Bendera Merah Putih Tak Dikibarkan di Thomas Cup 2020, LADI Minta Maaf

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lembaga Anti-Doping Indonesia akhirnya buka suara terkait gegernya bendera merah putih yang tak berkibar di Piala Thomas Cup 2020.

Dalam konferensi pers pada Senin 18 Oktober 2021, Drg. Dessy Rosmelita, Sp.Perio selaku pengurus LADI dan Sekretaris Jenderal mengucapkan permohonan maafnya atas kegaduhan yang terjadi.

“Kami memohon maaf kepada pak Presiden, dan seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimpa pada kita semua saat ini,” ucap Dessy dalam konferensi pers virtual, Senin 18 Oktober 2021.

Lebih lanjut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menegaskan akan menindak tegas permasalahan ini. Ia juga sudah menyiapkan dua grup untuk menangani kesalahan tersebut.

“Salah satu keputusan dari rapat saya membentuk tim, yang tugasnya ada dua, untuk menyelesaikannya tentu tidak mungkin kita kerjakan sembarangan, kita harus serius,” kata Zainudin.

Tak hanya LADI, pihak Menpora pun meminta maaf atas kejadian ini. Zainudin mengakui kekecawaan rakyat Indonesia di tengah kebahagiaan yang seharusnya dirayakan.

“Saya mohon maaf atas kejadian yang tidak enak, seharusnya kita menikmati kegembiraan Piala Thomas. Tapi kegembiraan itu berkurang karena melihat bendera merah putih tidak dikibarkan. Saya mohon maaf untuk seluruh rakyat indonesia,” tutup Zainudin.

Sementara itu, jagat maya dihebohkan dengan tak berkibarnya bendera Indonesia di tengah kemenangannya di Piala Thomas 2021. Hal itu dikarenakan LADI yang mendapatkan sanksi dari Badan Anti Doping Dunia, WADA.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini