MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Delegasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meminta junta militer Myanmar membebaskan semua tahanan politik dan menerapkan konsensus regional untuk mengakhiri kekacauan akibat kudeta yang terjadi pada awal Februari.
Junta militer Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda mengindahkan kesepakatan lima poin yang tercipta saat KTT ASEAN di Jakarta Indonesia. Adapun lima poin konsensus di antaranya: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, serta kunjungan utusan ke Myanmar.
Delegasi ASEAN bertemu dengan pemimpin junta militer Min Aung Hlaing di ibukota Myanmar, Naypyidaw. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya dengan menerapkan lima poin tersebut.
Melansir Reuters, Senin, 7 Juni 2021, Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan pertemuan itu mencakup implementasi rekomendasi survei awal ASEAN, aksi teror yang dilakukan oleh lawan junta militer, serta rencana junta militer untuk mengadakan pemilihan ulang.
Para penentang junta telah menyuarakan rasa frustrasi atas kurangnya tindakan keras yang dilakukan oleh ASEAN. Sementara ASEAN memiliki prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota.
Junta militer merebut kekuasaan dengan alasan adanya kecurangan pada pemilu yang digelar November tahun lalu. Di mana pada pemilihan umum tersebut, partai milik Aung San Suu Kyi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak, yakni 83 persen. Namun, tudingan junta militer dibantah oleh komisi pemilihan umum Myanmar.
Aksi demonstrasi pun tak dapat terelakkan. Hampir sebagian besar rakyat Myanmar turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut junta militer menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi.
Kelompok etnis di perbatasan bahkan turut melakukan perlawanan terhadap junta militer Myanmar –yang kemudian memaksa ribuan warga mengungsi ke negara tetangga, seperti India dan Thailand.
Setidaknya 845 warga sipil dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan lebih dari 4 ribu warga lainnya ditahan, demikian laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
