89 Orang Meninggal Dunia Akibat Penyakit Misterius

Baca Juga

MATA INDONESIA, FANGAK – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengerahkan satuan tugas respons cepat ke wilayah Sudan Selatan guna menyelidiki penyakit misterius yang telah menewaskan sedikitnya 89 jiwa.

Kementerian kesehatan di Sudan Selatan telah melaporkan penyakit yang menyebar cepat di kota utara Fangak, di negara bagian Jonglei, yang belum dapat diidentifikasi oleh para ilmuwan setempat.

Wilayah tersebut belum lama ini dilanda banjir parah – dengan pejabat kesehatan ditugaskan mengumpulkan sampel untuk membantu mengidentifikasi penyakit mematikan itu.

Pejabat kesehatan di daerah Fangak mengatakan bahwa sampel awal dari orang sakit menunjukkan hasil negatif untuk kolera.

Sementara itu, Sheila Baya, juru bicara WHO mengatakan, tim ilmuwan harus mencapai Fangak dengan menggunakan helikopter karena wilayah tersebut dilanda banjir.

Ia menambahkan, rombongan sedang menunggu transportasi untuk memulangkan mereka ke ibu kota, Juba, pada Rabu (15/12).

“Kami memutuskan untuk mengirim tim respons cepat untuk pergi dan melakukan penilaian dan investigasi risiko,” kata Sheila Baya, melansir New York Post, Rabu, 15 Desember 2021.

“Saat itulah mereka akan dapat mengumpulkan sampel dari orang yang sakit – tetapi untuk sementara angka yang kami dapatkan adalah ada 89 kematian,” sambungnya.

Menteri Pertanahan, Lam Tungwar Kueigwong, mengatakan banjir parah telah meningkatkan penyebaran penyakit seperti malaria dan menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak karena minimnya stok makanan di seluruh negara bagian utara.

“Minyak dari ladang di wilayah itu telah mencemari air yang menyebabkan kematian hewan peliharaan,” kata Menhan, Lam Tungwar Kuegwong.

Sudan Selatan menghadapi krisis kemanusiaan bencana ketika banjir ekstrem melanda negara itu untuk tahun ketiga berturut-turut.

Badan-badan kemanusiaan memperingatkan bahwa situasinya berpotensi menyebabkan wabah penyakit yang ditularkan melalui air dan malaria, serta kerawanan pangan dan kekurangan gizi.

Banjir telah memutus akses masyarakat untuk mengakses pasokan makanan dan komoditas vital lainnya, karena lebih dari 700.000 orang telah terkena dampak banjir terburuk selama hampir 60 tahun.

Hampir satu dekade setelah Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan setelah perang, ia menghadapi ancaman konflik, perubahan iklim dan COVID-19, kata kepala misi PBB di negara itu pada Maret.

Hampir semua penduduk bergantung pada bantuan pangan internasional, dan sebagian besar layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan disediakan oleh badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini