3.500 PKL di Papua Terima Bantuan Tunai dari Kemenkeu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Sebanyak 3.500 pedagang kaki lima (PKL) di 3 wilayah yang terletak di Provinsi Papua mendapat mendapat dana Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dari Kementerian Keuangan. Bantuan ini diberikan karena mereka terdampak pandemi Covid-19. Pun, setiap pedagang menerima Rp1,2 juta.

Penyaluran bantuan ini dibantu oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Jayapura Kombes Pol Gustav Urbinas.

“Instansi Kepolisian dipercayakan sebagai penyalurnya,” katanya, Kamis 11 November 2021.

Gustav menjelaskan, pelaksanaan pendataan hingga pendistribusian dana bantuan semua sudah sesuai aturan dan tepat sasaran, serta tidak dipungut biaya.

Ia menjelaskan bahwa pendataan dilakukan Bhabinkamtibmas di jajaran Polresta Jayapura. Dan proses pembayarannya dilakukan melalui seksi keuangan, dan sudah melalui tahap seleksi melalui aplikasi puskeu presisi.

“Masyarakat yang menerima bantuan tersebut merasa senang dan bahagia, mereka mengatakan dana bantuan ini sangat menolong dan dipergunakan untuk tambahan modal usaha mereka,” ujarnya.

Dana bantuan BTPKLW diperuntukkan kepada para pedagang kaki lima yang wilayahnya pernah dilanda PPKM level 4 di masa pandemi Covid-19. Dana ini merupakan pengganti penghasilan para pedagang.

“Untuk wilayah Polda Papua sendiri ada tiga lokasi yang disalurkan yakni Polresta Jayapura Kota, Polres Mimika, dan Polres Merauke,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini