Sir William Wallace, Pahlawan Nasional Skotlandia yang Berakhir di Tiang Gantungan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Berbicara mengenai Skotlandia, tak lengkap rasanya tidak membahas Sir William Wallace. Dia adalah salah satu pahlawan nasional terbesar Skotlandia yang lahir sekitar tahun 1270 dan meninggal pada 23 Agustus 1305 di London, Inggris.

William Wallace adalah putra kedua dalam keluarga seorang ksatria kecil dan kurang dikenal. Namun, ini tidak menghalangi dia untuk belajar keterampilan memiliki pedang dan senjata jenis lain.

Dirinya merupakan tokoh sentral dalam perang Skotlandia melawan Raja Edward I dari Inggris pada 1297 sampai 1305. Perang sipil tersebut dipicu oleh meninggalnya Raja Alexander III yang memerintah Skotlandia pada 1286 tanpa adanya pewaris tahta.

Tidak adanya pewaris yang jelas, itu dimanfaatkan oleh Raja Inggris, Edward I untuk memasukkan Skotlandia ke dalam kerajaannnya. Raja Skotlandia, John Balliol, terpaksa menyerah dan turun dari tahtanya setelah pasukan Inggris menghancurkan pasukan Skotlandia dalam Pertempuran Dunbar di Lothian Timur pada Juli 1296.

Di saat itulah William Wallace muncul dan memimpin pemberontakan bersama sejumlah pejuang Skotlandia lain seperti William the Hardy dan Andrew Morray.

Prestasi Wallace yang paling banyak dibicarakan adalah saat dia dan Moray memimpin pasukan Skotlandia memenangi Pertempuran Stirling Bridge pada 1297. Saat itu pasukan Wallace yang kalah jumlah berhasil menghancurkan pasukan Inggris di bawah komando Earl of Surrey, John de Warenne.

Kemenangan di Stirling Bridge membuat Wallace bersama rekan seperjuangannya, Andrew Moray dinobatkan sebagai pelindung Skotlandia, menggantikan Raja Skotlandia, John Ballioll yang menyerah kepada Inggris. Setelah memimpin penyerangan ke Inggris pada November 1297, Wallace diangkat diberi gelar ksatria atau Knight oleh salah satu dari Earl di Skotlandia.

Sayangnya, pada 1298, Wallace dan pasukannya mengalami kekalahan dalam Pertempuran Falkirk dan dia terpaksa melarikan diri. Menyusul kekalahan tersebut, Wallace menyerahkan posisinya sebagai Pelindung Skotlandia kepada Robert the Bruce dan John II Comyn.

Pada 5 Agustus 1305, Sir William Wallace akhirnya tertangkap setelah John de Mentith, seorang ksatria Skotlandia yang berpihak pada Edward I menyerahkannya kepada pasukan Inggris di Robsoyston. Dia dibawa ke Westminter untuk diadili atas kejahatannya pada warga sipil selama perang dan pengkhianatan.

Setelah diadili, pada 23 Agustus 1305, William Wallace dibawa ke Menara London kemudian dia ditelanjangi dan diseret dengan kuda menuju Smithfield. Di sana dia digantung, ditarik di kaki dan tangannya, dicekik di tiang gantungan dan dilepaskan saat masih bernafas sebelum isi perutnya dibakar dan kepalanya dipenggal.

Jasad Wallace kemudian dimutilasi dan dipotong menjadi empat bagian. Kepalanya diawetkan dalam toples, dipancang dengan tombak dan dipajang di Jembatan London, sementara kaki dan tangannya dipajang di empat tempat berbeda: Newcastle, Stirling, Berwick dan Petrh sebagai peringatan.

Wallace baru mendapatkan pemakaman secara simbolik pada 23 Agustus 2005, 700 tahun setelah eksekusinya. Untuk mengenang Wallace, sebuah plakat dipasang di dinding Rumah Sakit St. Bartholomew di Smithfiled, yang letaknya dekat dengan lokasi eksekusi pejuang Skotlandia itu. Pada 1869, Monumen Walace didirikan di dekat lokasi kemenangannya di Jembatan Stirling.

Kini, pedang yang digunakan oleh William Wallace ketika bertarung disimpan di National Wallace Monument.  Kisahnya juga diadaptasi dalam sebuah film berjudul film Braveheart pada tahun 1995.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini