Presiden Amerika Serikat yang Sama Kontroversialnya dengan Donal Trump

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejak awal kampanye presiden, Donald Trump selalu memicu kontroversi. Presiden Amerika Serikat ke-45 itu pernah tersandung berbagai masalah seperti skandal seks dengan sejumlah wanita, skandal pajak, skandal pemilu Rusia tahun 2016, dan masih banyak lainnya.

Pria berusia 74 tahun itu dikenal akan kebijakannya yang memecah belah hingga tweet yang kontoversial. Meski begitu, Trump bukan lah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang menuai kontroversi.

Terdapat beberapa pemimpin Negeri Paman Sam yang pernah memicu kontroversi selama masa kepemimpinnya. Berikut telah dirangkum beberapa Presiden Amerika Serikat kontroversial sepanjang masa.

  1. Richard M. Nixon

Richard Nixon merupakan Presiden Amerika Serikat ke-37. Ia merupakan salah satu pemimpin yang paling bermasalah dan kontroversial. Meski begitu, pria yang dijuluki “Trikcy Dick” itu merupakan seorang politisi yang tangguh dan memiliki pemikiran politik yang cerdik.

Nama Nixon selamanya akan dikaitkan dengan Skandal Watergate. Skandal ini juga yang membuat pria kelahiran California itu mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menggemparkan selama tahun 1970-an di Amerika Serikat.

Watergate terjadi ketika masa kampanye. Insiden bermula ketika tertangkapnya lima laki-laki yang berusaha membobol masuk ke dalam perkantoran Komite Nasional Demokrat untuk memasang alat penyadap. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, ternyata insiden itu dilakukan oleh kelompok pendukung Nixon.

Di tahun 1973, beberapa orang dijatuhi hukuman bersalah atas insiden itu. Hakim yang memimpin sidang saat itu, John Sirica, menduga adanya konspirasi politik di balik Skandal Watergate. Tak lama, Senat Amerika Serikat membentuk kelompok khusus untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Penyidikan itu pun berbuah hasil. Sesuai dengan dugaan Sirica, insiden tersebut merupakan sebuah praktik Partai Republik untuk merugikan Partai Demokrat.

Pada April 1974, Nixon menyerahkan catatan pembicaraan yang direkam berkaitan dengan Skandal Watergate. Melihat hal itu, komite yang dibentuk kongres mengeluarkan pemakzulan terhadap Nixon.

Akhirnya, Nixon mengeluarkan pernyataan jika ia mengetahui skandal itu. Ia juga mengakui berusaha dalam menghentikan penyelidikan FBI. Menyusul hal itu, pada 8 Agustus 1974, Nixon mengundurkan diri dari jabatannya.

Karena insiden ini pula beberapa fakta lainnya terungkap, antara lain korupsi Partai Republik untuk dana kampanye, rahasia-rahasia di Gedung Putih, penyadapan telepon, dan fitnah-fitnah yang disebarkan terhadap calon Presiden.

  1. Warren G. Harding

Sama seperti Nixon, Harding memiliki reputasi yang dirusak oleh skandal di masa kepemimpinannya. Namun, pria kelahiran 1865 ini memiliki kepribadian yang berbeda dari Nixon. Ia merupakan sosok yang ceria, menarik, dan mudah bergaul dengan siapa pun.

Pada masa pemerintahannya, Harding sangat dipuji oleh rakyatnya dan dijuluki sebagai “Orang Amerika yang Ideal”. Padahal, ia bersama kroni-kroninya melakukan korupsi. Praktik itu diketahui saat Senat melakukan investigasi dan mengungkap adanya transakasi keuangan ilegal di Biro Veteran.

Harding pun tampak kurang tertarik dalam mengurusi permasalahan yang ada di Amerika Serikat. Sebab, ia diketahui gemar bermain poker dan wanita. Beberapa orang di sekitarnya pun memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima suap.

  1. Bill Clinton

Majalah The Atlantic, menyebut suami dari Hillary Clinton ini sebagai presiden yang paling kontroversial selama masa jabatannya. Menurut majalah itu pula, Clinton diselidiki atas kasus bunuh diri Whitewaker dan Vince Foster. Beberapa musuh politiknya menuduh jika Clinton melakukan pembunuhan atas dua kasus tersebut.

Clinton juga diketahui memiliki skandal perselingkuhan dengan Monica Lewinsky, pegawai magang Gedung Putih. Masyarakat sangat terkejut dengan kasus tersebut. Mereka juga bertanya-tanya bagaimana cara Clinton untuk menutupi perselingkuhan itu.

Meski sudah diketahui oleh khayalak, Presiden Amerika Serikat ke-42 itu mengelak jika memiliki hubungan dengan Monica. Saat itu, banyak masyarakat Amerika Serikat yang geram ketika mengetahui Clinton telah berbohong dengan begitu tegas. Namun harus diakui, di masa Clinton, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai puncak kejayaanya.

  1. James Buchanan

Buchanan, seorang pria berwajah pucat yang dikenal sebagai “Pejabat Publik Lama” mendapat nominasi dari Partai Demoktat pada pemilu 1856. Ketika kampanye, Presiden Amerika Serikat ke-15 ini menyerukan tentang perluasan perbudakan.

Setelah terpilih, Buchanan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melegalkan perbudakan di wilayah Kansas dan Nebraska. Padahal, saat itu ada sebuah perjanjian suci yang menuntut untuk menghapus perbudakan.

Bukannya memperbaiki negara Amerika Serikat, hampir setiap keputusan yang diambil Buchanan akan memperburuk keadaan. Pada tahun 1857, ia memutuskan bahwa Kongres tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Karena, ia menganggap jika budak merupakan “properti” sah dari pemilik atau tuannya. Ia pun mendukung siapa pun yang ingin mengakui Kansas sebagai negara budak.

Keputusannya yang tidak bijak itu menyebabkan berbagai perpecahan. Di masa akhir jabatannya, tujuh negara memisahkan dirinya dan mendirikan konfederasi sendiri. Bukannya menyatukan kembali, Buchanan hanya mengeluh jika pemisahan diri merupakan tindakan yang ilegal. Ia pun mengklaim jika dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa pun.

  1. Andrew Jackson

Ketika Andrew Jackson dilantik, ia mengadakan pesta di Gedung Putih. Tapi, tamu-tamu yang datang malah menghancurkan istana kepresidenan itu. Mereka bahkan memotong tirai untul dijadikan sebagai souvenir. Kejadian ini menambah ketakutan bagi seluruh masyarakat saat itu.

Jackson merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang berasal dari golongan biasa. Namanya mulai dikenal publik setelah berhasil mengalahkan Inggris dalam pertempuran di New Orleans pada tahun 1815.

Selama menjabat, Jackson dikenal sebagai pemimpin yang agresif. Ia juga diketahui tidak pernah menggunakan hak vetonya sebagai presiden. Bahkan, ia menghentikan sempat Kongres untuk membangun jalan dan kanal baru.

Tak sampai disitu saja, Jackson pun menolak pembuatan ulang piagam Bank Amerika Serikat. Padahal, bank tersebut bertugas dalam mengatur keuangan dan bertindak sebagai lender of last resort.

Bahkan, ia berniat untuk mengusir Bank Amerika Serikat dalam surat yang ia tulis. Pesan yang ia tulis saat itu berbunyi “Anda adalah sarang ular berbisa sekaligus pencuri. Saya bermaksud untuk mengusir anda. Demi tuhan, saya akan mengusir anda!”.

Reporter: Diani Ratna Utami

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini