Perlawanan Santun Raja Jawa Terhadap Presiden Suharto

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Meskipun rencana Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono IX berhasil dijalankan Suharto saat melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949, namun Raja Jawa dengan pendidikan barat yang liberal tersebut tidak memiliki kecocokan dengan presiden kedua Republik Indonesia itu.

Selayaknya Raja Jawa Hamengku Buwono IX tidak mengumbar masalah tersebut ke hadapan publik seperti para pejabat zaman now.

Dia menunjukkannya dengan sikap tegas seperti saat menolak jabatan wakil presiden kedua kalinya tawaran Suharto.

Sultan memang menemani perjalanan kepresidenan Suharto sejak 1973 sampai dengan 1978. Salah satu menteri Suharto saat itu, Frans Seda mengungkapkan ditunjuknya Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil presiden untuk menghilangkan kesan militerisme dalam pemerintahan Orde Baru.

Ternyata posisi wakil presiden di masa Orde Baru tak sebaik yang dipikirkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, karena tidak lebih baik dari era Hatta belasan tahun sebelumnya.

Wakil Presiden RI kedua ini lantas kecewa. Namun sebagai orang Jawa, Sri Sultan tak bisa memperlihatkan kekecewaannya kepada Suharto karena tidak ingin membuat banyak warganya kecewa.

Padahal, peran Sultan di pemerintah pertama Orde Baru tersebut menurut Adnan Buyung Nasution sangat besar di dunia internasional.

Saat itu, Suharto tidak dikenal di dunia internasional. Melalui Sultan lah Indonesia mulai diketahui. Hal tersebut bisa dilakukannya karena sebagai Raja Jawa Hamengku Buwono berskolah hingga manca.

Maka ketika dia mengetahui kandidat pengganti dirinya mendampingi Suharto di periode setelah 1978 adalah Adam Malik, Sultan justru memberi nasihat.

“Sebaiknya jangan terima, karena Anda akan menyesal,” begitu nasihat Sultan yang menunjukkan kemarahannya.

Namun, kita semua tahu Adam Malik tetap menerima tawaran menggantikan Raja Jawa tersebut dan ternyata sepak terjangnya justru diakui memusingkan Suharto.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini