Perjanjian Giyanti, Strategi Belanda Membelah Kerajaan Mataram

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Pecahnya Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta berawal setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti oleh Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel pada 13 Februari 1755.

Perjanjian ini berlangsung di Desa Janti, sekarang Dukuh Kreton. Berisi pembagian Negara Mataram menjadi dua wilayah. Sebagian merupakan hak Kerajaan Surakarta dan sisanya menjadi hak Pangeran Mangkubumi.

Perpecahan tanah Jawa tersebut berawal dari pertikaian antar keluarga Kesunanan Surakarta. Terdapat tiga tokoh sentral dalam konflik tersebut, mereka adalah Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa.

Pangeran Mangkubumi
Pangeran Mangkubumi

Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi merupakan putra dari Amangkurat IV, raja Mataram kedelapan yang memerintah pada tahun 1719 hingga 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV.

Ketika Pakubuwana II menjabat sebagai raja, Raden Mas Said meminta haknya sebagai pewaris takhta Mataram. Ia menganggap dan menilai layak menjadi raja sebab ayahnya, Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV.

Tetapi, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, ia terpaksa harus mengasingkan diri ke Srilanka hingga meninggal dunia. Kemudian, VOC memutuskan menjadikan Pangeran Prabusuyasa sebagai raja Mataram selanjutnya dengan gelar Pakubuwana II.

Salah satu kebijakan Pakubuwana II adalah memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Dengan begitu, lahirlah Kesunanan Surakarta sebagai kerajaan penerus Mataram.

Selain Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi pun turut meminta untuk menjadi pewaris takhta Mataram. Salah satu upaya untuk memenuhi keinginannya itu adalah dengan menemui pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746.

Namun, usahanya itu sia-sia. Hingga, ia memilih untuk bergabung dengan Raden Mas Said untuk berjuang bersama melawan VOC. Selain itu, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Inten dengan Raden Mas Said.

Kemudian, mereka memilih untuk menyingkir ke tengah hutan, yang nantinya bernama Yogyakarta. Dalam melakukan aksinya, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said memilih dengan begerilya.

Rupanya, taktik tersebut ampuh dan membuat Pakubuwana II kewalahan. Hal tersebut membuka peluang Pangeran Mangkubumi. Pada 11 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi menjadi raja Mataram dengan gelar Pakubuwana III.

Beberapa hari kemudian, tepatnya 20 Desember 1749, Pakubuwana II meninggal dunia. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Pakubuwana II terpaksa menandatangani perjanjian untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru.

Sehingga, pihak VOC mengangkat Raden Mas Soerjadi, putra Pakubuwana II, untuk menjadi pewaris takhta kerajaan dan diberi gelar Pakubuwana III. Padahal, gelar tersebut terlebih dahulu dipakai oleh Pangeran Mangkubumi.

Sepeninggal Pakubuwana II, perlawanan terhadap VOC semakin menggebu-gebu. Hingga akhirnya, Pangeran Mangkubumi menyerang Surakarta dari arah timur, sementara Raden Mas Said menyerang dari arah utara. Sedangkan dari arah barat, pasukan dipimpin oleh Pangeran Hadiwijaya, seorang panglima perang kepercayaan Pangeran Mangkubumi.

Raden Mas Soerjadi yang saat itu masih berusia belia, sangat bingung dan panik melihat situasi tersebut. Kondisi tersebut membuat VOC memanfaatnya dengan siasat devide et impera atau politik pecah belah.

Saat itu, VOC mengutus Tumenggung Surjanapura untuk menghasut Raden Mas Soerjadi dengan mengatakan jika Pangeran Mangkubumi sebenarnya khawatir jika berkhianat. Karena terpengaruh, Raden Mas Soerjadi memutuskan berpisah dengan Pangeran Mangkubumi.

Pada 13 Februari 1755, VOC bertemu dengan kubu Pangeran Mangkubumi. Adapun isi perjanjian adalah Pangeran Mangkubumi berhak mendapat setengah dari wilayah Mataram dan mendapat gelar Sultan Hamengkubuwana I dengan hak turun-temurun.

Perjanjian Giyanti yang membagi kekuasaan Mataram
Perjanjian Giyanti yang membagi kekuasaan Mataram

Selain itu beberapa tuntutan lainnya adalah

  • Kesultanan Yogyakarta harus mau bekerjasama dengan VOC.
  • Sultan tidak berhak memberhentikan Bupati dan Pepatih Dalem sebelum mendapat persetujuan VOC.
  • Bupati yang sebelumnya memihak VOC berhak mendapat pengampunan Sultan
  • Sebagai penguasa di Jawa, Sultan tidak berhak menuntut Madura dan daerah pesisir lainnya kepada VOC
  • Apabila mendesak, Sultan akan memberikan bantuan kepada Kesunanan Surakarta
  • Sultan harus manjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan kesepakatan harga
  • Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC.

Setelah ada kesepakatan perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi pun mendirikan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, ia mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I.

Sebagai wujud nyata atas berlangsungnya Perjanjian Giyanti, maka pemerintah membangun Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah.

Reporter: Ratna Utami

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini