MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak negara Pasifik yang mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti Kepulauan Solomon, Nauru, dan Vanuatu. Mereka mendukung gerakan separatis itu dengan alasan faktor sejarah dan kedekatan geografis.
Meski begitu, negara utama dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum, Papua Nugini tidak mendukung OPM.
Banyak lobi telah dilakukan negara-negara MSG dan Pasifik lainnya mendukung kemerdekaan Papua Barat, namun Pemerintah Papua Nugini dengan tegas selalu membela Indonesia.
Menurut Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Papua Barat masih menjadi bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini tidak akan mengganggu hukum internasional itu.
“Tindakan yang dilakukan guna mendukung kemerdekaan Papua Barat akan menjadi pelanggaran hukum internasional. Karena, Papua Barat masih menjadi bagian integral dari Republik Indonesia dan kami (Papua Nugini) memiliki hubungan bilateral dengan Republik Indonesia, jadi kami tidak akan mendukung itu,” ujar Pato.
Banyak aksi yang dilakukan OPM justru menimbulkan kerusuhan, sehingga banyak masyarakat yang diresahkan ulah mereka.
Meski begitu organisasi itu berdomisili di Papua Nugini. Mereka tercatat bermukim di Port Moresby, Black Water Sepik, Sowampa, dan Amanaf.
Batas Papua dan Papua Nugini berupa daratan, sehingga menjadi langkah strategis bagi anggota OPM yang ingin melepaskan diri dari kejaran TNI dan Polri.
Namun, Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Papua Nugini untuk mengatasi masalah perbatasan itu.
Dukungan Pemerintah Papua Nugini terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti dalam joint statement yang disampaikan Perdana Menteri Papua Nugini, Mekere Morouta kepada Megawati Sukarnoputri (Wakil Presiden Indonesia saat itu).
Meski begitu, sikap Pemerintah Papua Nugini tidak tegas, sebab banyak anggota masyarakat dan lembaga di Papua Nugini justru mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Misalnya, John Tekwie, Gubernur Sandaun, terus menyuarakan kemerdekaan Papua. Namun, pejabat itu tidak pernah diberikan sanksi oleh pemerintahannya.
Tekwie terus-menerus berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintahan Papua Nugini untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua.
Hingga kini, dukungan Papua Nugini kepada Indonesia didasari keinginan negara itu menjadi anggota ASEAN, sehingga membutuhkan suara Indonesia. (Diani Ratna Utami)
