Kisah Pertempuran Jan Pieterszoon Coen dengan Kerajaan Mataram

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kerajaan Mataram mencapai masa jayanya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Terbukti pada 1625, hampir seluruh pulau Jawa dapat dikuasai Mataram, kecuali Batavia (sekarang Jakarta) dan Banten.

Melansir buku “Sejarah Nasional, Ketika Nusantara Berbicara” karya Joko Darmawan, untuk memperluaskan kekuasaannya ke Batavia, Sultan Agung mengirim Bupati Tegal Kyai Rangga ke Batavia pada April 1628. Namun, tawaran diplomatisdengan syarat-syarat tertentu dari Mataram ditolak mentah-mentah pihak VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen.

Penolakan tersebut pun menyulut amarah Sultan Agung. Ia pun menyatakan perang terhadap VOC. Berbekal 1.000 prajurit yang berada di bawah komando Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, mereka bertolak menuju Batavia.

Pada 27 Agustus 1628, mereka menyerang benteng kecil “Hollandia” di sebelah tenggara kota Batavia, tempat pertahanan Coen. Pertumpahan darah pun tak terelakan.

Namun pada akhirnya penyerangan tersebut berhasil dipatahkan oleh 120 prajurit VOC yang dipimpin oleh Letnan Jacob van der Plaetten.

Pasukan Mataram pun terpaksa mundur sebab bala bantuan Belanda sebanyak 200 prajurit dari Banten dan Pulau Onrust telah tiba.

Namun Sultan Agung tak patah arang. Pada bulan Oktober 1628, ia melipat gandakan jumlah prajuritnya menjadi 10.000 personil untuk kembali menggempur Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Pangeran Mandurareja (cucu Ki Juru Martani).

Namun lagi-lagi, Mataram kembali dipukul mundur. Muncul selentingan kalau kekalahan tersebut akibat lumbung perbekalan dan bahan makanan yang dibangun di sepanjang tanah Jawa menuju Batavia dihancurkan oleh pihak VOC, usai mendapat informasi dari salah satu pihak Mataram yang membelot.

Ada juga yang mengatakan, kekalahan tersebut sebagai imbas dari faktor kelelahan para prajurit karena jarak dari pusat Mataram ke Batavia menempuh 1-2 bulan perjalanan dengan berjalan kaki.

Meski pun kalah, namun penyerangan kedua tersebut berhasil menewaskan Coen. Namun, kabar kematiannya hingga kini masih simpang siur.

Menurut sejarawan Mona Lohanda dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia (2007), Coen meninggal karena sakit perut atau penyakit kolera yang dideritanya.

Dia tewas 3 hari setelah serangan tentara Mataram. Wabah kolera yang menjangkiti air di Batavia ini diyakini karena diracun tentara Mataram.

Namun menurut sejarawan Alwi Shahab dalam Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe (2001), Coen meninggal karena dipenggal oleh tentara Mataram. Kemudian kepalanya dibawa ke Mataram, dan dikuburkan di tangga Imogiri, makam raja-raja kesultanan Mataram.

“Ini simbol, bila orang hendak ke pemakaman itu ia terlebih dulu seakan menginjak kepala Coen,” katanya.

Namun, sumber yang dianggap versi Belanda menyebut Coen dimakamkan di balai kota Batavia (Taman Fatahillah) dan kemudian dipindahkan ke Museum Wayang.

Namun pada 1939, pernah diadakan penggalian pada tempat yang dipercaya sebagai makam Coen itu, tapi tak ditemukan apapun. Mana yang benar?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini