Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel.
Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia.
Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel.
Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program. Model pengawasan sosial seperti ini menjadibukti bahwa pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai program publik yang partisipatif, bukansekadar kebijakan yang berjalan secara tertutup.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaanprogram MBG, terutama terkait isu anggaran dan pengadaan bahan pangan. Ia menjelaskanbahwa setiap SPPG didorong untuk mempublikasikan informasi mengenai harga bahan makananserta komposisi menu yang digunakan. Transparansi tersebut diharapkan dapat mencegahmunculnya spekulasi atau informasi yang tidak akurat mengenai pengelolaan anggaran program.
Menurutnya, MBG sejak awal tidak dirancang sebagai skema bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, sistem anggaran dan insentif di dalamnya dirancang agar tetap efisien namuntetap akuntabel. Bahkan, BGN menegaskan bahwa pagu anggaran sekitar Rp15 ribu per menu sudah mencakup berbagai komponen operasional, termasuk insentif bagi penyelenggara SPPG, sehingga tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran seperti yang sering dispekulasikan di ruang publik.
Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga integritas program melalui tata kelola yang jelas dan terbuka. Dengan informasi yang dipublikasikan secaratransparan, masyarakat dapat memahami bahwa dana negara digunakan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan standar yang terukur.
Di tingkat operasional, praktik transparansi juga terlihat langsung di lapangan. Asisten LapanganSPPG Kademangan 2, Sekar Ayu Bulan Firdaus, menggambarkan bagaimana dapur MBG tidakhanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyampaikan informasi terkait harga menu dan kandungan gizi kepada publik. Dengan memaparkan komposisi bahan makanan serta nilaigizinya, masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap menu dirancang berdasarkan kebutuhannutrisi penerima manfaat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada edukasi gizi. Ketika masyarakat mengetahui kandungan gizi dari menu yang disajikan, mereka sekaligus memperoleh pemahaman tentang pola makan sehat. Dengandemikian, MBG tidak sekadar memberikan makanan gratis, tetapi juga membangun kesadarankolektif tentang pentingnya gizi bagi generasi masa depan.
Selain itu, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebagian besaranggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan pangan yang berasal dari produkpertanian domestik. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan status gizimasyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatanpetani, nelayan, serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Dalam konteks pembangunan nasional, MBG menunjukkan pendekatan kebijakan yang holistik. Program ini tidak hanya menyasar persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesehatan siswa, serta membangun budayatransparansi dalam pengelolaan program publik.
Di tengah dinamika informasi yang cepat dan sering kali dipenuhi spekulasi, langkah pemerintahmembuka akses informasi mengenai menu, anggaran, dan operasional MBG menjadi sinyal kuatbahwa program ini dijalankan dengan integritas. Transparansi yang diterapkan bukan sekadarstrategi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari tata kelola yang ingin memastikan setiaprupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial