Jalur Kereta Api Pertama Kali Dibangun untuk Angkut Hasil Tanam Paksa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nederlansch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) perusahaan swasta yang mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial Belanda untuk membangun dan menjadi operator jalur kereta api pertama di Hindia Belanda.

Pembangunan jalur kereta api ini karena mandat dari Raja Belanda saat itu Willem I. Tujuannya menunjang aktivitas ekonomi dan keperluan militer Belanda di Indonesia.

Ide pembangunan jalur kereta api di Jawa bermula dari kebutuhan transportasi pengangkut hasil bumi yang bisa cepat dan efisien. Pada 1830-an, saat Tanam Paksa di Pulau Jawa, perkebunan tanaman komoditas ekspor seperti tebu, kopi, nila, dan tembakau sedang tumbuh pesat. Dalam dua dasawarsa sejak kebijakan Gubernur Jenderal van den Bosch, telah terjadi peningkatan ekspor hasil bumi Pulau Jawa yang tajam. Belanda untung besar.

Pembangunan jalur kereta ini berjalan sesuai dengan rencana. Pada 17 Juni 1864 Gubernur Jenderal Baron Sloet van den Beele meresmikan pembangunan jalur kereta api yang dari Desa Kemijen, Semarang, dan akan sampai Yogyakarta. Tiga tahun kemudian, tepat pada 10 Agustus 1867 jalur kereta api mulai beroperasi.

Ada beberapa stasiun kereta yang dibangun.  Yang terbesar adalah Stasiun Semarang, dan Stasiun Tanggung, Grobogan Jawa Tengah. Jalur rel memiliki panjang 25 kilometer dan lebar 1.435 milimeter. Jalur kereta ini melewati dua stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Brumbung dan Stasiun Alastua.

"<yoastmark

Jadwal pemberangkatan pertama dari Stasiun Semarang saat itu pada pukul 7 pagi dan tiba di Stasiun Tanggung sejam kemudian. Lalu sore harinya, kereta berangkat pada pukul 4 sore dari Stasiun Tanggung dan tiba pada pukul 5 sore di Stasiun Semarang. Harga tiket kereta bervariasi, yaitu mulai dari 0,45 gulden, 1,5 gulden, hingga 3 gulden. Kereta juga mengangkut hewan ternak, hasil bumi, bahkan gerobak.

Pembangunan Jalur Kereta

Delapan tahun kemudian Pemerintah Hindia mengembangkan pembangunan jalur kereta api negara, Staatssporwegen (SS). Seperti dikutip situs resmi KAI rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang.

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya studi kemungkinan pemasangan jalan rel dan belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km.

Sejak 1876, Hindia Belanda membangun bermacam-macam jaringan kereta api, dengan muara pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Semarang memang strategis saat itu, tapi tidak memiliki pelabuhan untuk barang sehingga barang dikirim ke Jakarta atau Surabaya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini