Ini Fakta, Indonesia Tidak Dijajah 350 Tahun oleh Belanda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sering kali diingatkan bahwa Belanda telah menjajah kita 350 tahun. Ternyata itu bukan fakta.

Frasa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun hanya ungkapan Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia di awal kemerdekaan.

Sedangkan sebelumnya juga pernah digunakan seorang Gubernur Hindia Belanda yang sudah pasti motivasinya berbeda dari Soekarno.

Gubernur Jenderal bernama Bonifacius Cornelis de Jonge yang berkuasa pada periode 1931-1936 sekitar pertengahan 1930 -an memberi keterangan pers dengan pesan Hindia Belanda atau Indonesia sekarang tidak mungkin merdeka.

“Kami sudah ada di sini sejak hampir 350 tahun yang lalu, dan kami akan tetap di sini sampai 300 tahun kemudian,” ujar Bonifacius dengan pongahnya.

Lalu benarkah Indonesia dijajah selama itu oleh Belanda?

Jika dihitung dari kedatangan Kapal Belanda pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman di Pelabuhan Banten 22 Juni 1596 mungkin saja Belanda sudah berada di tanah Nusantara sekitar 350 Tahun, tepatnya 349 tahun jika dihitung hingga proklamasi 17 Agustus 1945.

Tetapi, bangsa Indonesia harus mencatat, kedatangan Cornelis itu bukan untuk menjajah atau mendirikan negara aneksasi tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan ekspedisi perdagangan mengikuti Bangsa Portugis yang sejak 1511 sudah menguasai jalur rempah-rempah nusantara.

Namun, kedatangan Cornelis de Houtman dan kawan-kawan saat pertama kali sempat ditolak penguasa Banten karena orang Belanda itu dianggap arogan.

Dua tahun setelah kedatangan Cornelis yaitu Mei 1598, datang lagi ekspedisi perdagangan Belanda yang kali ini dipimpin Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwjick ke Banten.

Kali ini mereka berhasil mengambil simpati warga Banten sehingga diizinkan berdagang. Sekali lagi berdagang bukan melakukan aneksasi wilayah.

Justru orang-orang Belanda itu justru berkonflik dengan Bangsa Portugis yang merasa terusik jalur perdagangan rempah-rempahnya. Padahal mereka yang lebih dahulu menemukan jalur itu.

Untuk memenangkan bisnis rempah-rempah di Nusantara, Belanda pun mendirikan perserikatan dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 20 Maret 1602. Tetapi harus dicatat kehadiran VOC masih dalam konteks dagang, bukan berkaitan dengan kekuasaan.

Namun, perusahaan dagang itu diberi izin menggunakan “Hak Octooi” oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang di Asia jika diperlukan untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya.

Namun, keberadaan VOC di Nusantara lumayan lama yaitu 197 tahun. Perserikatan itu kemudian dibubarkan akibat korupsi yang parah.

Saat itulah, Pemerintah Belanda menyita semua aset VOC untuk membayar utangnya yang mencapai 219 juta gulden, termasuk mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah dikuasai perserikatan itu di Nusantara.

Setelah VOC dibubarkan, Kerajaan Belanda menggantinya sistemnya dengan daerah otonomi pada tahun 1.800 yang kemudian diberi nama Nederlands Indie atau Dutch East Indies dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal.

Setelah itu, Hindia Belanda berusaha melebarkan daerah kekuasaannya di Nusantara melalui penjajahan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah itu.

Menurut catatan ArsipIndonesia.com, sejak itulah mulai bermunculan berbagai perang di berbagai di kawasan Nusantara sampai sekitar tahun 1942.

Namun, Belanda tidak bisa sepenuhnya menguasai wilayah Nusantara. Di beberapa kawasan seperti Banten, Aceh dan sebagian wilayah Sumatera, Belanda hanya menguasai kota-kota semata. Sedangkan daerah-daerah pelosok tetap masih dikendalikan pejuang lokal.

Bahkan menurut catatan sejarah, beberapa kerajaan di Bali dan beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur masih melakukan perjanjian dengan Belanda sebagai negara bebas. Meski begitu patut dicatat bahwa saat itu belum ada negara Indonesia.

Jika sesuai fakta, Belanda menjajah Indonesia hanya tiga tahun saja yaitu beberapa bulan setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga 1947 yang dikenal dengan peristiwa “Agresi Militer Belanda.”

Saat itu, meski belum diakui, sudah ada negara berdaulat Indonesia yang diproklamasikan ke seluruh dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini