HUT TNI, Ini Panglima yang Berjasa Bagi Indonesia Sejak Zaman TKR, ABRI Hingga TNI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tepat hari ini, Senin 5 Oktober 2020 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesua genap berusia 75 tahun.

Tentara Nasional Indonesia adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia yang pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara.

Dalam sejarah republik Indonesia, mekanisme pemilihan Panglima TNI mengalami beberapa perubahan, mulai dari pihak yang memilih hingga rotasu asal Angkatan tiap panglima.

Pada masa Orde Lama, pengangkatan Panglima TNI dijalankan oleh tentara sendiri. Pada masa tersebut, sosok setara panglima TNI juga sempat dipilih oleh Presiden.

Namun, tahukah kamu siapa saja nama-nama panglima yang berjasa bagi Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang, Berikut daftarnya.

  1. Jenderal Soedirman

 

Nama Jenderal Besar TNI Raden Soedirman memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pria kelahiran 24 Januari 1916 ini merupakan seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

Dirinya didaulat oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama Indonesia pada 18 November 1945.Dirinya wafat pada 29 Januari 1950 di umur 34 tahun.

Jenderal Soedirman menjabat sebagai Panglima Besar TKR pada 12 November 1945 hingga 29 Januari 1950. Jenderal Soedirman berasal dari Angkatan Darat. Jenderal Soedirman merupakan satu dari tiga Panglima Besar TNI.

  1. Jenderal Major TB Simatupang

Tahi Bonar (TB) Simatupang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang pada 29 Januari 1950 hingga 4 November 1953.

Simatupang berasal dari TNI Angkatan Darat.TB Simatupang lahir di Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. TB Simatupang merupakan teman sekelas AH Nasution. Mereka berdualah yang kemudian memimpin Kepala Staf Angkatan Perang/Angkatan Bersenjata kala itu.

  1. Jenderal Abdul Haris Nasution

 

AH Nasution berasal dari AD dan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada Juni 1962 Februari 1966. Pria kelahiran 3 Desember 1918 ini merupakan satu dari tiga Panglima Besar yang dimiliki negeri ini.

Pria yang nyaris tewas dalam peristiwa G30SPKI ini meninggal dunia pada 6 September 2000 dalam usia 81 tahun.

  1. Jenderal Soeharto

 

Soeharto yang merangkap Menhankam dan presiden RI ini mulai menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada Juni 1968 hingga Maret 1973.

Pria yang dijuluki Smiling General ini kemudian menjadi penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Dia merupakan Panglima Besar TNI.

  1. Jenderal TNI Maraden Panggabean

 

Panggabaen menjabat sebagai Panglima ABRI pada 28 Maret 1973 hingga 17 April 1978. Pria yang lahir di Tarung 22 Juni 1922 ini merangkap merangkap Menhankam.

  1. Jenderal TNI M Yusuf

 

M Yusuf menjabat sebagai Panglima ABRi sejak 17 April 1978 hingga 28 Maret 1983. Pria keturunan bangsawan Bugis ini lahir 23 Juni 1928 di Bone, Sulawesi Selatan dan dia Dia merangkap sebagai Menhankam

  1. Jenderal TNI LB Moerdani

Leonardus Benyamin (LB) Moerdani menjabat Panglima ABRI sejak 28 Maret 1983 hingga 27 Februari 1988.

Moerdani berkarier di TNI AD dan banyak berkecimpung di intelijen. Dia merangkap sebagai Pangkopkamtib.

Pria kelahiran Blora 2 Oktober 1932 ini merupakan sosok yang membebaskan sandera saat pesawat Garuda Indonesia dibajak di Thailand.

  1. Jenderal TNI Try Sutrisno

Try Sutrisno menjabat sebagai Panglima ABRI pada 27 Februari 1988 hingga 19 Februari 1993.

Dia penah menjadi ajudan Presiden Soeharto, sejak itu kariernya menanjak.

Dia memulai karier di TNI AD dan menjadi ajudan Presiden Soeharto serta pernah menjabat Wakil Presiden di zaman Soeharto sebagai Presiden.

  1. Jenderal TNI Edi Sudradjat

Edi Sudrajat menjabat Panglima ABRI pada 19 Februari 1993 hingga 21 Mei 1993. Pria kelahiran 22 April 1938 merangkap sebagai KSAD dan Menhankam.

  1. Jenderal TNI Feisal Tanjung

Feisal Tanjung menjabat panglima ABRI pada 21 Mei 1993 hingga 12 Februari 1998. Pria kelahiran Tapanuli Utara ini pernah menjabat Menkopolhukam dan meninggal pada 18 Februari 2013.

  1. Jenderal Jenderal TNI Wiranto

 

Wiranto merupakan Panglima ABRI terakhir yang menjabat pada 16 Februari 1998 hingga 26 Oktober 1999, setelah itu, ABRI dipisahkan antara TNI dan Polri.

  1. Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto

Adi Sutjipto merupakan Panglima TNI pertama pascareformasi yang menjabat pada 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Dia berasal dari TNI Angkatan Laut (AL).

  1. Jenderal TNI Endriartono Sutarto

Endriartono Sutarto berasal dari TNI AD dan menjabat sejak 7 Juni 2002 hingga 13 Februari 2006.

  1. Marsekal TNI Djoko Suyanto

Djoko Suyanto berasal dari TNI AU dan menjabat sejak 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007.

  1. Jenderal TNI Djoko Santoso

Djoko Santoso berasal dari TNI AD dan menjabat sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010.

  1. Laksamana TNI Agus Suhartono

Agus berasal dari Matra TNI AL dan menjabat sejak 28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013.

  1. Jenderal TNI Moeldoko

Moeldoko berasal dari TNI AD dan menjabat sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

  1. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Gatot berasal dari Matra TNI AD dan menjabat sejak 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017.

  1. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

Hadi merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari AU. Dia menjabat sebagai Panglima TNI sejak Kamis 8 Desember 2017 hingga sekarang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini