Begini Strategi Mesir Berdamai dengan Israel, Menyerang di Hari Raya Yahudi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Bagaimana caranya Mesir merebut wilayah yang sudah dikuasai Israel? Salah satunya adalah serangan dadakan Mesir dan Suriah pada 6 Oktober 1973, pada saat hari suci Yahudi (Yom Kippur).

Bagi orang Yahudi, Yom Kippur adalah hari penebusan atau hari perdamaian dan menjadi  hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi

Serangan dua negara ini dilakukan dengan harapan mendapatkan kembali wilayah yang hilang setelah diduduki Israel yang memenangkan peperangan selama perang Arab-Israel pada tahun 1967. Eit…tujuan penyerangan ini hanyalah sasaran jangan pendek. Jangka panjangnya sebenarnya adalah untuk berdamai dengan Israel.

Saat itu, pasukan Israel terkejut karena serangan dadakan ini. Pasukan Mesir berhasil memukul mundur pasukan Israel jauh ke Semenanjung Sinai. Sedangkan di sisi lain Suriah berhasil menduduki kembali Dataran Tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel. Namun Israel kemudian melakukan serangan balasan dan merebut kembali Dataran Tinggi Golan. Sebuah gencatan senjata akhirnya diberlakukan pada tanggal 25 Oktober 1973.

Sejak kalah dalam pertempuran Enam Hari tahun 1967, tak pernah lagi negara-negara Arab bisa merebut wilayah yang dikuasai Israel. Akibat kekalahan dalam perang enam hari ini, luas wilayah Israel bertambah empat kali. Mesir harus kehilangan Semenanjung Sinai dengan luas 23.200 mil persegi dan Jalur Gaza, Yordania kehilangan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan Suriah kehilangan Dataran Tinggi Golan yang strategis.

Ketika Anwar Sadat menjadi presiden Mesir pada tahun 1970, ia menyadari bahwa peluang Mesir mengalahkan Israel sangatlah kecil. Ditambah dengan ekonomi Mesir yang sedang terpuruk, Sadat berencana ingin meciptakan perdamaian, stabilitas dan kembalinya Semenanjung Sinai. Namun disadari Sadar, berdamai dengan Israel setelah perang enam hari tidak akan menguntungkan Mesir.

Akhirnya Sadat menyusun rencana berani untuk menyerang Israel. Meskipun jika serangan tersebut tidak berhasil, Sadat berusaha meyakinkan Israel bahwa perdamaian dengan Mesir diperlukan jika tidak ingin mengalami serangan terus menerus.

Rencana Sadat kemudian direalisasikan saat ia mengusir 20.000 penasihat Soviet dari Mesir. Sadat juga membangun hubungan diplomatik baru dengan Amerika Serikat, sekutu kunci Israel, yang nantinya akan menjadi mediator penting dalam perundingan damai di masa depan. Sadat kemudian membentuk sebuah aliansi militer baru dengan Suriah, serta menyusun sebuah serangan terpadu terhadap Israel.

Ketika perang dimulai pada tanggal 6 Oktober 1973, banyak tentara Israel menjauh dari pos-pos mereka. Mesir dan Suriah berhasil merebut wilayah  dengan persenjataan Soviet yang lebih modern. Pasukan Irak segera bergabung dalam perang tersebut, dan Suriah mendapat sokongan dari Yordania.

Setelah beberapa hari, pasukan Israel dimobilisasi sepenuhnya, dan pasukan Israel memukul mundur gerak maju pasukan Aliansi Arab ini. Amerika Serikat membantu Israel dalam pertempuran, namun Presiden AS saat itu Richard Nixon kemudian menunda bantuan militer darurat selama sepekan. Diam-diam AS pun membuka pembicaraan dengan Mesir. Akhirnya, pada 25 Oktober, sebuah gencatan senjata Mesir-Israel dengan mediasi AS dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perang Yom Kippur memang dimenangkan oleh Israel, meski negara Yahdui ini harus menderita kerugian yang besar. Pada bulan April 1974, PM Israel Gold Meir mengundurkan diri setelah serangkaian kritik bahwa pemerintah kurang persiapan menghadapi pasukan Arab, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dari orang-orang Israel.

Pada tahun 1979 Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian perdamaian lanjutan antara Mesir dan Israel. Pada tahun 1982, Israel memenuhi perjanjian damai 1979 dengan mengembalikan Semenanjung Sinai ke Mesir.

Bagi Suriah, Perang Yom Kippur adalah sebuah bencana. Gencatan senjata Mesir-Israel yang tak terduga mengekspos Suriah pada kekalahan militer, dan Israel merebut lebih banyak lagi wilayah di Dataran Tinggi Golan. Pada tahun 1979, Suriah kemudian mengajak dan mendukung negara-negara Arab lainnya untuk mengusir Mesir dari Liga Arab karena dianggap sebagai pengkhianat..

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini