MATA INDONESIA, JAKARTA-Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi mencapai 61,7 persen. Padahal, Indonesia diterpa pandemi covid-19 hampir dua tahun.
Hal itu berdasarkan hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS)
Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K mengatakan masih tingginya kepuasan tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi dan dampak sosial-ekonominya.
Sementara itu ketidakpuasan sebesar 33,5 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 4,8 persen.
Ketika lonjakan gelombang kedua mulai merebak sepanjang bulan Juni, pemerintah kemudian memutuskan penerapan PPKM Darurat.
Pembatasan mobilitas penduduk yang sangat ketat berhasil menekan penyebaran varian delta yang sangat menular. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan yang nyaris kolaps pun pelan-pelan berkurang.
Hasilnya, pemulihan pandemi di Indonesia berlangsung lebih cepat daripada sejumlah negara tetangga.
Meski demikian, Okta menyoroti masih ada sejumlah kekurangan dalam penanganan pandemi. Demikian pula dengan dampak PPKM yang membuat ruang gerak masyarakat terhambat. Aksi-aksi protes sempat muncul baik dalam bentuk unjuk rasa maupun coretan graffiti dan mural di berbagai kota.
“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi, dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” katanya.
Target vaksinasi hingga 2 juta per hari sangat penting untuk menjadi fokus perhatian, selain tetap menerapkan protokol kesehatan, pungkas Okta.
Survei CPCS dilakukan pada 5-15 Oktober 2021, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
