Korupsi Kian Marak, KPK Bakal Audit Harta Orang Kaya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negara Zimbabwe bakal mengaudit harta orang kaya. Hal itu dilakukan karena maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Ketua KPK Zimbabwe, Loyce Matanda-Moyo mengatakan operasi baru itu dinamakan “audit gaya hidup intensif” orang kaya, dikutip dari BBC.

Orang-orang kaya yang tidak bisa menjelaskan dari mana sumber atau asal kekayaan mereka bakal disita walaupun pengadilan membersihkan mereka dari tuduhan korupsi.

“Ini adalah audit gaya hidup intensif pada beberapa orang kaya. Mereka harus membuat faktur tentang barang atau jasa apa yang mereka berikan dan ini harus sesuai dengan nilai properti yang dimiliki. Kami juga akan memeriksa apakah orang-orang ini atau perusahaan mereka membayar pajak,” katanya.

Operasi ini dilakukan untuk menuntut penjelasan tentang bagaimana para orang kaya memperoleh kekayaan mereka dikenal sebagai perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Orang yang sedang diselidiki dapat mendatangi Pengadilan Tinggi untuk menghitung kekayaan mereka, tetapi jika gagal melakukan penghitungan, secara otomatis aset mereka akan disita.

Zimbabwe bukanlah negara pertama yang membalikkan beban pembuktian, mengharuskan individu untuk menjelaskan sumber kekayaan mereka. Pada 2018, Irlandia dan Inggris sama-sama mengubah undang-undang mereka untuk memperkenalkan perintah audit sumber kekayaan orang kaya.

Transparency International baru-baru ini menilai kasus pengadaan alat medis virus corona di Zimbabwe sebagai sesuatu yang mencurigakan.

Organisasi itu mengatakan harga pasokan alat medis naik secara signifikan, yang mengindikasikan kemungkinan korupsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini