Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam.
“Hilirisasi ke depan harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, dan masyarakat daerah. Nilai tambahnya harus dinikmati paling banyak oleh masyarakat lokal. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” kata Bahlil.
Menurutnya, pemerataan manfaat ekonomi menjadi bentuk nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen.
“Ini strategi kita untuk mentransformasi ekonomi dari sektor jasa menuju industri. Kalau ini kita jaga konsistensinya, Insya Allah pada 2045 kita bisa masuk jajaran 10 besar ekonomi dunia,” ujarnya.
Namun, Bahlil juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang agar daerah tidak mati setelah aktivitas tambang berakhir. “Jangan sampai setelah tambang selesai, daerahnya juga mati. Perusahaan harus masuk ke sektor unggulan lain seperti perkebunan dan perikanan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM PP AMPG Kevin Hartman Putella menilai hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi menuju kedaulatan nasional dan pemerataan pembangunan.
“Hilirisasi ini bukan hanya soal larangan ekspor bahan mentah. Ini tentang bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Kevin mengungkapkan bahwa lebih dari 30 smelter telah beroperasi di Indonesia dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, terutama di wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. “Arahnya sudah tepat. Kami siap mengawal kebijakan ini untuk membuka peluang ekonomi lebih luas bagi rakyat,” pungkasnya.