Kemenag Akan Sesuaikan Biaya Perjalanan Haji Tahun Depan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kemungkinan besar menyesuaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun depan.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar warga negara untuk menunaikan ibadah haji.

Pada 2022, Bipih yang dibayarkan jemaah hanya Rp 39,8 juta dari total biaya haji yang mencapai Rp 98 juta.

“Tahun depan, kemungkinan akan ada pembiayaan yang proporsional,” ujar Hilman di Jakarta yang dikutip Jumat 23 September 2022.

Hilman menegaskan, negara harus menjaga keberlangsungan jemaah haji yang akan berangkat dengan mengawal keuangan jemaah.

Maka, Hilman mengingatkan pentingnya memahami konsep istitha’ah (kemampuan) yang menjadi syarat haji.

Menurutnya, konsep itu mencakup kemampuan secara fisik (kesehatan) dan juga material (biaya haji).

Dia menegaskan kewajiban beribadah haji hanya untuk mereka yang istitha’ah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini