Wajib Tahu, Ini Alasan Tanaman Hias Mahal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tanaman hias dengan jenis tertentu ternyata harganya mahal karena bisa dibanderol hingga jutaan rupiah. Meski demikian masih banyak orang yang mengoleksi tanaman hias sebagai hobi karena berfungsi untuk mempercantik dan menyegarkan ruangan. Tidak hanya itu, tanaman hias juga bisa mempercantik dan menyegarkan ruangan sehingga menjadi pelepas stres.

Ketua Laboratorium Pengelolaan Lanskap dari Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Hadi Susilo Arifin menegaskan bahwa tanaman hias yang awalnya pernah populer dan masih bertahan hingga saat ini yaitu monster dan ketapang biola.

“Jadi, kalau popularitas tanaman hias itu musiman, ya misalnya dulu sempat terkenal jenis tanaman anthorium, ada gelombang cinta, corong dan lainnya, harganya pun mahal,” kata Hadi, Rabu 25 Agustus 2021.

Meski demikian, tanaman yang tergolong monster atau disebut dengan janda bolong ini ada yang harganya turun sehingga tidak mahal.

“Harganya bisa naik bisa tenggelam lagi, karena tanaman hias itu kan banyak, ada yang berukuran besar, ada juga yang kecil jenisnya,” kata Hadi.

Sementara itu faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap tanaman yang semakin menjadi populer juga disebabkan oleh influencer yang mempromosikannya. Akhirnya, hal ini ditiru oleh penonton yang melihatnya.

“Karena influencer memiliki tanaman, maka ia juga dapat mempromosikannya kepada masyarakat, hingga tanaman itu jadi populer,” kata Hadi.

Namun, masyarakat juga tetap harus jeli dalam melihat suatu tren tanaman hias. Mengingat, ada yang menjualnya sampai dengan harga puluhan juta hingga ratusan juta. Hal ini tentunya patut menjadi pertimbangan terutama dari kelayakan harga tanaman tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini