Viral! Foto Ayu Ting Ting Langgar Aturan Ganjil Genap di Bogor, Petugas Satpol PP Juga Kena Hukuman

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Foto pedangdut Ayu Ting Ting yang disuruh putar balik oleh petugas Satpol PP karena melintas di jalur yang menerapkan ganjil genap menjadi viral. Foto diambil saat Ayu melintas di Jalan Raya di Kota Bogor, Jawa Barat.

Aksi Ayu Ting Ting ini turut disoroti Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Lewat akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Bima Arya mengunggah foto Ayu Ting Ting diduga melanggar aturan ganjil genap.

Dalam foto terlihat Ayu Ting Ting yang mengenakan mobil berwarna kuning diberhentikan Satpol PP. “Mau ke mana neng @ayutingting92?, kok putar balik?, kena ganjil genap atau alamat palsu? canda alamat palsu,” ungkap Bima Arya, Sabtu 6 Februari 2021.

Saat itu ia menggunakan mobil yang diperkirakan MINI Cooper berwarna kuning segar dengan nomor Polisi B 249 SOJ yang mengarah ke Kota Bogor. Peraturan ganjil genap ini sendiri baru diterapkan Pemerintah Bogor mulai Sabtu 6 Februari 2021 lalu.

Tak hanya Ayu Ting Ting, rupanya petugas yang menegur pelantung “Alamat Palsu” itu juga mendapat hukuman. Hal ini karena petugas tersebut tidak patuh prokes alias protokol kesehatan.

Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah mengatakan anggota Satpol PP yang mengusir Ayu Ting Ting dari Bogor dihukum push-up 50 kali. “Benar, push up 50 kali,” kata Agustian Syah, Minggu 7 Februari 2021.

Sementara itu, Ayu pun mengaku sudah mengirim pesan ke Bima Arya Sugiarto setelah dirinya terjaring razia ganjil genap di Bogor. Menurut Ayu Ting Ting, pesan yang disampaikan lewat Instagram itu berisi permintaan maaf.

“Saya langsung DM (direct messages) Pak Arya, itu maaf,” kata dalam tayangan KH Infotainment, Senin 8 Februari 2021.

Ayu Ting Ting mengatakan dirinya memang tidak tahu aturan ganjil genap di kawasan Jalan Raya Bogor. “Saya enggak tahu ada ganjil genap,” beber Ayu Ting Ting.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini