Ngumpul Bareng Adiknya, Kim Yo Han WEi Bicara soal Pacar di “The Manager”

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Kim Yo Han hadir di episode terbaru MBC “The Manager”. Anggota WEi itu menghabiskan satu hari dengan dua adik perempuannya!

Kim Yo Han pergi ke kafe untuk bertemu dua saudara perempuannya Kim Bo Bae dan Kim Bo Eun dan ayahnya pada Hari Anak 5 Mei 2021 lalu. Hari tersebut menjadi hari libur nasional di Korea Selatan.

Diketahui bahwa keluarga Yohan memiliki minat pada oleh raga taekwondo. Manajer Kim Yo Han menjelaskan, “Yo Han berasal dari keluarga taekwondo. Adik perempuannya juga bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk olahraga.”

Di kafe, adik bungsu Kim Bo Eun menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Kim Yo Han. Ia memintanya untuk tanda tangan yang nantinya akan diberikan kepada teman-temannya. Tanpa ragu Yohan pun setuju.

Ayahnya berbicara tentang betapa sulitnya berteman di luar olahraga mereka sendiri, dan Kim Yo Han berbagi bahwa dia dekat dengan departemen gulat. Mendengar ini, kedua saudari itu mulai bertingkah curiga dan berbisik di antara mereka sendiri tentang departemen gulat.

Kim Yo Han bertanya dengan wajah sedikit tidak senang, “Apakah kamu punya pacar di departemen gulat?” dan Kim Bo Eun menyangkalnya.

Kim Yo Han dan saudara perempuannya kemudian pergi ke gym taekwondo untuk merekam video YouTube. Ketiga bersaudara ini memamerkan poomsae (urutan bentuk serangan dan pertahanan) secara sinkron, menunjukkan keterampilan mereka yang mengesankan. Kim Yo Han terkejut dengan tendangan kuat saudara perempuannya dan tampak bangga padanya.

Setelah menyelesaikan syuting di gym, mereka pergi makan perut babi panggang bersama manajernya. Sambil menikmati makanan, manajer bertanya, “Sebagai seseorang yang sangat mencintai saudara perempuannya, bagaimana perasaanmu jika mereka punya pacar?”

Kim Yo Han menjawab, “Saya benar-benar telah melihat [Kim Bo Bae dengan pacarnya]. Dia tidak memberitahuku tentang itu, tapi aku baru saja menangkapnya. Dia telah mengantarnya pulang.”

“Saya mengatakan bahwa saya sangat berpikiran terbuka. Saya tidak konservatif,” kata Yohan seperti menekankan.

Ia memberi tahu saudara perempuannya,” Saya menangkap Anda, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa, bukan?” Namun dia mengakui bahwa pacarnya itu mau tidak mau berada dalam situasi yang tidak nyaman karena dia adalah adik kelas Kim Yo Han di sekolah menengah.

Kim Bo Bae mengungkapkan, “[Kim Yo Han] adalah konservatif. Kamu bilang kamu akan mematahkan kakiku jika kamu memergokiku berjalan bergandengan tangan dengan pacarku.”

“Saya tidak mengatakan saya akan mematahkan kaki Anda,” jawab Yohan. Kemudian Kim Bo Bae berkata, “Itu persis seperti yang Anda katakan.”

Merasa terpojok, Kim Yo Han mengungkapkan, “Aku tidak mengatakan apa-apa meskipun aku memergokimu dan pacarmu berpelukan di depan pintu!” Kakak perempuannya menyerah dan berkata tanpa jiwa, “[Saudaraku] sama sekali tidak konservatif. Dia sangat berpikiran terbuka.”

Akhirnya, dia memberi uang saku kepada saudara perempuannya, dengan berkomentar, “Saya ingin memberi Anda banyak, tetapi saya tidak ingin memanjakan Anda. Dan Ibu akan memarahiku jika aku memberimu terlalu banyak.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Satgas Mitigasi PHK dan Deteksi Dini Kondisi Perusahaan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubunganindustrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantaipasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan seringkali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagicukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Yang jauh lebih pentingadalah membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca kondisi perusahaansejak awal sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dariupaya menggeser pendekatan pemerintah dari yang semula bersifat reaktif menjadilebih preventif.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjalankan fungsi peringatan dini (early warning) terhadap sektor-sektor industri yang berpotensi melakukan PHK. Menurutnya, satgas tidak hanyamemantau perkembangan kondisi perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan intervensi pemerintah agar persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK sebagaiproses yang sebenarnya dapat dicegah apabila berbagai indikator risiko dapatdikenali lebih awal. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak serta-merta melakukanPHK, melainkan melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari munculnya tekananbisnis, penurunan produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, hinggamemburuknya kondisi keuangan perusahaan.Karena itu, sistem pemantauan menjadi sangat penting. Pemerintah memerlukandata yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha sehingga setiap potensipersoalan dapat dipetakan berdasarkan tingkat risikonya, sekaligus menentukanbentuk intervensi yang paling tepat sesuai karakteristik masing-masing perusahaan.Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan memilikikarakter yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi bipartit antaraperusahaan dan pekerja, ada yang membutuhkan mediasi pemerintah, sementarasebagian lainnya memerlukan koordinasi lintas kementerian karena dipengaruhifaktor-faktor di luar hubungan industrial, seperti kebijakan energi maupun dinamikaekonomi global.Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerjakini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi PHK. Pemerintahmulai membangun mekanisme yang mampu menghubungkan informasi dariberbagai sektor sehingga potensi gangguan terhadap dunia usaha dapat segeraditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.Keberadaan Satgas Mitigasi PHK juga memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini sering berjalan secara terpisah. Dalam situasi ekonomi yang berubahcepat, pemerintah membutuhkan forum yang mampu mempertemukan kementerian, DPR, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga serikat pekerja agar pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam memetakanpersoalan industri. Ia menjelaskan bahwa satgas akan melakukan monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta melakukan mitigasi terhadap setiap kasus sesuai akarpersoalannya, termasuk apabila terdapat konflik internal perusahaan ataupunpersoalan pasokan bahan baku.Model kerja seperti ini menjadi penting karena penyebab PHK semakin kompleks. Persoalan tidak selalu berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dapatdipicu oleh gangguan pasokan energi, perubahan kebijakan perdaganganinternasional, konflik manajemen, hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi biaya produksi perusahaan.Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memilikipeluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagiberhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktorekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan.Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasiantara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapatsegera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untukterus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangankondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkahmitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas.Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahanparadigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanyaberupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjagakeberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja.Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatankoordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiapsinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secarakonsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisisketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini