Mantan Istri Bambang Pamungkas Tak Minta Isbat, Hanya Pengesahan dan Nafkah Anak

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan istri siri Bambang Pamungkas, Amalia Fujiawati tak meminta isbat pernikahannya diresmikan secara negara. Demikian menurut pengacara Amalia Dewi Tresnawati.

Dalam gugatan awal, Amalia hanya meminta pengesahan dan nafkah anak hasil pernikahan siri dengan Bambang Pamungkas. Dia tak bisa mengajukan isbat karena mantan manajer Persija Jakarta itu punya istri sah.

“Isbat nikahnya agak gimana ya, karena Bambang kan punya pasangan ya. Saat ini hanya mementingkan asal usul anak dan nafkah anak saja,” kata Dewi.

Bambang Pamungkas dan Dewi menikah siri selama tiga tahun dan keduanya berpisah pada Desember 2020.

“Inikan udah ada perceraian mereka. Jadi hanya minta pengakuan aja kok. Bambang juga ngajuin talak bulan Desember (2020),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dewi mengaku tak tahu-menahu apakah istri sah Bambang Pamungkas, Tribuana Tungga Dewi, tahu soal pernikahan siri suaminya dengan Amalia.

“Kurang tahu kalau itu saya. Ini kan anak juga punya hak untuk dilindungi dan nafkah,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Bambang Pamungkas digugat Amalia terkait asal-usul dan nafkah anak. Gugatan tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, Kamis 25 Maret 2021. Amalia mengajukan gugatan tidak secara langsung, melainkan via elektronik court atau e-court.

“Perkara tersebut terdaftar dalam nomor perkara 1233/Pdt.G/2021/PA.JS. yang dilakukan oleh Amalia Fujiawati melawan Bambang Pamungkas. Gugatan tersebut adalah gugatan mengenai pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak,” ujar Taslimah.

Bambang Pamungkas dan Amalia menikah siri selama tiga tahun. Keduanya berpisah pada Desember 2020. Dalam 3 tahun pernikahan itu, mantan penyerang timnas Indonesia itu dan Amalia Fujiawati dikaruniai dua orang anak. Anak pertama mereka lahir pada 2019, sementara anak kedua saat ini masih dalam kandungan Amalia Fujiawati.

Sidang dengan agenda mediasi akan digelar pada Rabu 14 April 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini