Lesti Nggak Bisa Sembarangan Cabut Laporan KDRT Rizky Billar, Polisi: Ada Prosedurnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Billar. Polisi tak mempermasalahkan hal tersebut, tapi ada prosedur yang harus diikuti.

Lesti hadir di Polres Metro Jakarta Selatan saat Rizky Billar resmi ditahan. Kehadiran pedangdut itu untuk damai dan mencabut laporannya.

“Pihak Lesti tiba-tiba datang dan ingin cabut laporan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jakarta, Kombes Pol Endra Zulpan.

Zulpan menegaskan, mencabut laporan adalah hak Lesto. Tapi, dia tak bisa sembarangan melakukan hal tersebut karena ada prosedur yang harus diikuti.

“Kalau mau mencabut itu silakan saja, hak daripada korban. Tetapi itu ada mekanisme dan prosedur,” katanya.

“Ada mekanisme yang harus dilalui dalam prosedur hukum ini. Ada permohonan penangguhan, pencabutan nanti penyidik gelar perkara untuk memutuskan ini layak atau tidak,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini