Lee Je Hoon Bicara Potensi ‘Taxi Driver’ Season 2, Singgung Esom Gabung dengan Geng Pelangi

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Lee Je Hoon mengadakan serangkaian wawancara setelah drama “Taxi Driver” berakhir pada Senin 31 Mei 2021. Ia pun mengaku sedih bahwa drama yang menceritakan tentang sopir taksi yangb melakukan balas dendam itu berakhhir.

“Kami selesai syuting dua minggu lalu dan sekarang drama telah selesai ditayangkan. Kami sudah syuting untuk waktu yang lama, jadi ada banyak penyesalan sekarang karena ini sudah berakhir. Alih-alih merasa lega untuk mengucapkan selamat tinggal pada Kim Do Gi dan ‘Sopir Taksi’, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kru Taksi Pelangi, jadi saya berharap kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat,” katanya dalam wawancara dengan Sport Chosun.

Dia melanjutkan, “Di akhir episode terakhir, CEO Jang menulis sesuatu di papan tulis. Ada kasus-kasus mengejutkan dalam kehidupan nyata seperti seorang anak yang dilecehkan dan ditinggalkan dengan kejam, atau kasus Pabrik Tepung YoungNam beberapa tahun yang lalu. Kasus-kasus itu diadili, tetapi apakah mereka diselesaikan dengan benar adalah pertanyaan yang berbeda.”

“Akan lebih baik jika kita memikirkan kembali hal-hal semacam itu, jadi saya pikir akan sangat berarti jika ‘Sopir Taksi’ menafsirkan kembali kasus-kasus yang belum terselesaikan di masa lalu. Miniseri 16 episode terlalu pendek untuk memuat semua cerita yang bisa kami ceritakan,” lanjutnya.

Meskipun akhir dari “Taxi Driver” seperti meninggalkan kesan akan adanya musim kedua, Lee Je Hoon justru mengatakan bahwa itu adalah yang paling ideal.

“Saya pikir akhir yang sekarang ideal. Sejujurnya, memang benar balas dendam melahirkan lebih banyak dendam, sehingga kru Rainbow Taxi harus berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikannya,” kata dia.

“Tapi sekarang mereka kembali dengan jaksa Kang Ha Na. Di musim ini, muncul banyak pendapat tentang benar dan salahnya menempatkan penjahat di penjara pribadi. Saya pikir cerita masa depan dapat beralih ke bagaimana Rainbow Taxi dapat membantu menyelesaikan situasi atas nama keadilan dan dengan bantuan pihak berwenang.”

Dia melanjutkan, “Saya pikir itu keren karena episode terakhir membuat pemirsa lebih bersemangat tentang masa depan Taksi Pelangi. Ketika saya selesai syuting, saya ingin terus memainkan karakter tersebut. Ada banyak program TV non-fiksi tentang kasus yang belum terselesaikan dan situasi kehidupan nyata, tapi saya rasa orang-orang juga lebih tertarik dan terbuka untuk melihat ini digambarkan dalam dunia drama fiksi.”

“Daripada hanya terhibur oleh apa yang ada di layar, saya pikir kita harus menggunakan cerita ini untuk berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna,” ungkapnya.

Dalam “Taxi Driver”, karakter Lee Je Hoon melakukan banyak penyamaran untuk membalas dendam atas nama klien yang menelepon Rainbow Taxi. Dalam wawancara dengan Newsen, dia memilih Wang sebagai favoritnya dan berkata, “Dia memiliki penampilan visual yang kuat. Saya sering berpikir saya ingin memerankan karakter seperti dia.”

“Tentu saja, saya tidak dapat memprediksi peran seperti apa yang akan saya mainkan di masa depan, tetapi saya telah mempersiapkan peran seperti itu untuk sementara waktu. Meskipun hanya sebentar, saya sangat senang dengan penampilan, tindakan, dan pidatonya. Saya harus belajar dialek Yanbian dalam waktu singkat, jadi saya berterima kasih kepada pelatih dialek saya, yang banyak membantu saya di lokasi syuting.”

Apakah Kamu ingin melihat musim kedua “Pengemudi Taksi”?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini