Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan Sampai Lakukan Survei Soal Pembebasan Wajib Militer untuk BTS

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Penentuan wajib militer BTS telah menjadi perdebatan sejak lama dan masih belum ada titik terang sampai saat ini. Tapi kini, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan melakukan survei pada publik soal pembebasan wajib militer (wamil) untuk BTS.

Melansir dari Allkpop, perdebatan ini terus berlanjut sejak anggota tertuanya, Jin BTS, harus mendaftar wamil pada akhir tahun ini. Terhitung tahun ini Jin akan menginjak usia 30 tahun.

Banyak netizen yang percaya, grup tersebut harus mendapatkan pengecualian. Sebab mereka telah berkontribusi banyak untuk membawa pretise nasional dan mempromosikan Korea Selatan secara global.

Lee Jong Sup selaku Menteri Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan para pejabatnya untuk melakukan survei. Agar membantu menentukan apakah BTS harus diberikan pengecualian atau tidak.

Dengan munculnya kabar soal kemungkinan survei, nilai saham HYBE dilaporkan telah meningkat.

Sebelumnya, kabar pembebasan wamil BTS akan diputuskan pada akhir April 2022. Namun tampaknya Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan alami kendala dan perdebatan yang belum terselesaikan soal itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini