Kelewatan! Baim Wong dan Paula Bikin Konten Prank KDRT

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Baim Wong dan Paulo Verhoeven mendapat kecaman karena membuat konten prank KDRT. Parahnya lagi, polisi yang menjadi korban prank.

Baim dan Paula membuat konten prank KDRT di tengah isu kekerasan yang dilakukan Rizky Billar pada Lesti Kejora. Dalam videonya, Baim meminta Paula membuat laporan palsu ke polisi sebagai korban KDRT.

Kemudian, Paula menuju ke sebuah kantor polisi di daerah Jakarta Selatan untuk melapor sebagai korban KDRT yang dilakukan Baim Wong.

Dalam video tersebut, anggota kepolisian menyarankan Paula membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan seperti yang dilakukan Lesti kepada Rizky Billar.

Saat polisi sedang menjelaskan pada Paula, tiba-tiba Baim Wong turun dari mobil dan masuk ke kantor polisi tersebut.

“Aduh ketahuan deh kita ngeprank (KDRT), padahal kita pengen tahu saja reaksinya,” ujar Baim.

Video tersebut sudah dihapus dari channel YouTube Baim Paula. Tapi, banyak warganet sudah mengunduhnya. Kecaman pun ditujukan pada pasangan suami dan istri tersebut.

“Semoga Allah membalas perbuatanmu ya Baim. Aamiin,” tulis warganet.

“Udah gk heran lagi sama si baim. Setiap musibah dibikin duit GILA GADA OTAK!” kata warganet.

“Ditunggu ya baim, konten selanjutnya ngeprank malaikat pencabut nyawa,” ujar warganet lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini