Kalista Iskandar Tak Lancar Lafalkan Pancasila, Begini Kata Pemprov dan Wagub Sumbar

Baca Juga

MATA INDONESIA, PADANG – Finalis Puteri Indonesia 2020, Kalista Iskandar, asal Sumatera Barat (Sumbar) yang tak lancar ucapkan seluruh sila Pancasila masih menjadi sorotan. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit pun menyayangkan hal tersebut.

“Sangat kita sayangkan, hal ini harus menajdi pelajaran dan perhatian bagi kita semua,” ujarnya di Padang, Minggu 8 Maret 2020.

Nasrul Abit meminta agar hal ini menjadi perhatian para pelatih dan pembina yayasan atau organisasi yang akan mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba. Peserta yang dikirim haruslah yang benar-benar memiliki pengetahuan dasar Negara.

“Apalagi di tingkat nasional, ini mempertaruhkan nama Sumbar, harusnya dilengkapi dengan pengetahuan tentang dasar negara, setiap warga negara apalagi seorang mahasiswi harus tahu dan hafal pancasila,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui sama sekali bahwa Kalista iskandar mewakili Sumbar dalam ajang tersebut. Sebab, Pemprov tidak dilibatkan.

“Pemprov Sumbar tidak pernah memberikan rekomendasi atau pun izin kepada seseorang ataupun lembaga untuk mewakili Provinsi Sumbar dalam ajang Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) tahun 2020,” ujarnya di Padang, Minggu 8 Maret 2020.

Pihaknya sangat mendukung apa pun bentuk kegiatan kreatif dan positif sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

“Dalam PPI tahun 2020 yang baru dilaksanakan kemarin malam, Pemprov Sumbar dalam hal apa pun tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tak langsung, atau pun mengutus perwakilannya ke ajang PPI itu,” jelasnya.

Ia berharap, ke depannya, siapa pun yang hendak memakai nama Provinsi Sumbar dalam event dan ajang apa pun, harus meminta izin atau rekomendasi resmi kepada Pemprov.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini