Jadwal Tayang Perdana Drama Adaptasi Webtoon ‘Tomorrow’ Diundur Seminggu

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Belum lama ini salah satu stasiun TV nasional Korea Selatan, MBC, merilis teaser kedua dari drama terbarunya. Drama tersebut berjudulkan ‘Tomorrow’.

Drama baru adaptasi webtoon ini ternyata harus mengalami penundaan penayangan perdananya.

Rencananya, drama ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 25 Maret 2022. Namun kini jadwalnya diundur seminggu menjadi 1 April 2022.

Sayangnya, penyebab penundaan ini masih belum diketahui. Akan tetapi, drama ini dipastikan akan tayang setiap Jumat dan Sabtu di MBC.

Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram resmi milik MBC. Ini akan menjadi drama yang akan menyusul drama ‘Tracers’.

Sementara itu, ‘Tomorrow’ bercerita tentang malaikat maut dan seorang pencari kerja bernama Choi Joon Woong. Ia bisa melakukan segalanya kecuali mendapatkan pekerjaan.

Melalui kecelakaan yang tidak menguntungkan, Choi Joon Woong mengalami koma. Dia kemudian bertemu dengan malaikat maut di sebuah perusahaan bernama Joomadeung (phantasmagoria), yang memonopoli dunia bawah.

Dia mulai membantu orang-orang yang berada dalam bahaya setelah bergabung dengan tim manajemen krisis di markas besar manajemen roh perusahaan sebagai karyawan kontrak termuda. Dalam proses mengubah webtoon menjadi drama, sebagian dari cerita diharapkan berubah.

Drama ini akan dibintangi oleh Kim Heesun, Rowoon, Lee Soonhyuk, dan Yoon Jion.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini