Blackberry Bangkit, Ini Bocoran Ponselnya Tetap Pakai Papan Ketik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ponsel Blackberry bakal kembali menggebrak pasar smartphone dunia. Rencananya ponsel yang pernah merajai dunia bakal kembali meluncurkan produk terbarunya yang khas dengan keybord fisik untuk mengetik.

Beberapa bocoran spesifikasi ponsel tersebut telah beredar, termasuk kapan waktu peluncurannya.

Dikutip dari Tech Radar, OnwardMobility mendapatkan lisensi merek BlackBerry pada pertengahan tahun 2020. Pengumumkan kemudian dibuat bahwa merilis ponsel baru di pasar Amerika Utara dan Eropa sekitar paruh pertama 2021, dan menyusul di Asia.

CEO OnwardMobility Peter Franklin mengatakan dalam wawancara dengan Nikkei Asia pada Februari lalu, “Rincian lebih lanjut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang,” ujar dia. Artinya, ponsel pintar kemungkinan diumumkan pada Mei 2021.

Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai harganya, tapi ponsel andalan terakhir BlackBerry, Key2, dibanderol seharga 649 US dolar (setara Rp 9,4 juta). Harga tersebut termasuk dalam ponsel kelas menengah.

“Tapi, Blackberry 5G akan hadir dengan tujuan dan terget pembeli yang berbeda dan akan menjadi perangkat andalan global,” katanya.

Pernyataan resmi perusahaan menjelaskan smartphone itu dibuat di bawah pedoman ketat untuk memastikan integritas komponen, perangkat dan rantai pasokannya. Tujuannya, ponsel memiliki keamanan yang terbaik.

Kabar lainnya dari BlackBerry 5G 2021 adalah menjalankan sistem operasi Android, meski masih belum jelas apakah Android 11 atau generasi barunya. Tapi soal Android, OnwardMobility telah mengkonfirmasi langsung dengan menyatakan: Lebih dari setengah populasi global memiliki ponsel cerdas saat ini (Android), jadi pasarnya sangat besar.

Ponsel pintar itu juga dinyatakan akan dipasangi kamera terbaik. Sedang Foxconn, pabrikan untuk iPhone dari Apple, disebut bakal dilibatkan dalam produksi BlackBerry 5G.

Kabar yang beredar, ponsel akan memiliki desain slide-out seperti yang ada di BlackBerry Priv. Model keyboard tetap berfungsi dengan baik saat ponsel lebih lebar, tapi sekarang BlackBerry akan membuat keyboard terlalu sempit untuk mengetik dengan nyaman.

BlackBerry Key2 meskipun ada beberapa kesalahan, baterainya umumnya bertahan 25-35 jam dalam pengujiannya. Untuk mencapai tingkat kinerja itu, BlackBerry 5G kemungkinan perlu meniru Moto G9 Power, yang memiliki baterai 6.000 mAh dan masa pakai baterai dua hari dengan harga terjangkau.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kebijakan Penyesuaian PPN 1% Sudah Berdasarkan UU dan Kesepakatan Stakeholder

Oleh: Adnan Ramdani )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% merupakanlangkah besar yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara danmenciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien serta berkeadilan. Kebijakan initelah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturanperundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak hanya berlandaskan pada keputusan sepihak, tetapi denganpartisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.  Pengenaan penyesuaian PPN sebesar 1% ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkansebagai langkah reformasi pajak di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperbaikisistem perpajakan yang sudah ada agar lebih modern, adil, dan efisien. Dalamproses perumusan kebijakan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai stakeholder seperti pengusaha, asosiasi, dan masyarakat untuk memperoleh pandangan yang beragam dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwakebijakan tersebut bukan hanya kebijakan yang bersifat top-down, tetapi lebihkepada hasil kesepakatan bersama yang diharapkan mampu membawa dampakpositif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menyoal PPN yang mengalami kenaikan sampai 12%,  Menteri Koordinator BidangPerekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa PPN tersebut merupakanAmanah dari Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2021 soal HarmonisasiPeraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwatarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lamban pada 1 Januari 2025. Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan tarif PPN, pemerintah telah mengeluarkan sederet paket insentif untuk tahun depan. Hal inidiperuntukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tarif PPN tersebutdipertahankan dengan kebijakan insentif PPN DTP, di mana pemerintahmenanggung 1 persen dari tarif PPN ketiga barang pokok penting yang seharusnyanaik menjadi 12 persen. Dengan adanya penyesuaian tarif PPN ini, banyak pihak yang melihatnya sebagailangkah yang tepat untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Sebelumnya, banyak pihak yang menganggap bahwa struktur pajak yang ada belum sepenuhnyamampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kebijakan PPN yang baru ini, meskipun ada penyesuaian tarif, tetap memberikan insentif bagisektor-sektor tertentu yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi, sepertisektor UMKM dan sektor ekspor. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dankepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana dan lebihterintegrasi, pengawasan terhadap penerimaan pajak diharapkan bisa lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu untuk menciptakan sistem pajak yang lebih mudah dipahami oleh masyarakatdan pelaku usaha, sehingga meminimalisir praktik-praktik penghindaran pajak yang selama ini masih menjadi masalah di berbagai sektor. Pemerintah pun telahberupaya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelakuusaha terkait perubahan ini, agar transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkankesalahpahaman. Kebijakan penyesuaian PPN 1% juga telah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwakebijakan ini tidak akan memberatkan masyarakat, terutama kelompokberpendapatan rendah. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalahpembebasan PPN untuk barang dan jasa kebutuhan pokok, seperti makanan danobat-obatan, yang tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pemerintahakan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen untuktiga komoditas saat PPN 12 persen diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketigakomoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atauMinyaKita. Ketiga komoditas itu dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat umum, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPN ditanggung pemerintah(DTP) atas kenaikan tarif PPN...
- Advertisement -

Baca berita yang ini