5 Seafood di Indonesia yang Harganya Cukup Mahal, Ada yang Tembus 30 Juta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Seafood di Indonesia tak kalah mahal dari seafood di luar negeri. Harganya saja ada yang fantastis tembus 30 juta.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam hidangan laut. Hidangan tersebut biasanya dipasarkan dari kota ke kota hingga sampai pada restoran kaki lima.

Pada umumnya, seafood di Indonesia dihargai sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing kota, sehingga mudah dijangkau. Namun, ada beberapa hasil laut yang langka dan menjadi buruan. Oleh karena itu, harga yang ditampilkan juga termasuk harga tinggi.

Berikut beberapa jenis ikan dan seafood di Indonesia yang memiliki harga cukup mahal.

Lobster Mutiara

Di Indonesia, lobster mutiara dibudidaya di Pulau Bawean, Gresik. Daging lobster mutiara dikenal dengan rasanya yang gurih, manis, dan empuk, wajar bila dihargai 1 juta per ekor.

Ikan Kerapu

Ikan ini tak kalah populer dari jenis ikan lain, bagaimana tidak, Provinsi Sumatera Utara mencatat sebagai yang membudidayakan dan sebagai pengekspor ikan kerapu terbanyak. Tak hanya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali juga provinsi yang membudidayakan ika kerapu berkualitas.

Di Sulawesi Selatan memiliki penampungan ikan kerapu berkualitas yang sengaja dibuat untuk dijual dengan harga 2 juta per kilogramnya.

Ikan Sidat

Ikan yang memiliki kesamaan dengan belut ini menjadi salah satu ikan yang punya harga cukup mahal. Harga per kilonya dibanderol 2,5 juta. Ikan ini cukup menarik bila disandingkan dengan negara Jepang, karena ikan ini jadi makanan populer di sana dengan nama Unagi.

Teripang

Meski tidak memiliki mata, hidung, atau pun telinga, teripang tetap dikategorikan sebagai hewan yang tak memiliki tulang belakang.

Teripang sudah mulai ditangkap di Indonesia sejak 1600an, tepatnya di Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Uniknya, pupolasinya tidak menurun bahkan berlebih karena jenis Teripang di Indonesia ada 50.

Oleh karena itu, Indonesia mendapat gelar pemilik teripang terbesar di dunia. Harga per kilo teripang dibanderol 500 ribu hingga 3 juta rupiah.

Tuna Sirip Kuning

Sejatinya, ikan ini hidup di perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia menjadi tempat bertemunya ikan ini dari dua perairan berbeda. Saat ini, ikan tuna sirip kuning dapat ditemui di Laut Banda dan Laut Flores.

Ikan ini dijual per kilo seharga 100 ribu hingga 120 ribu. Namun, jika ingin membeli utuh diperlukan dana sebanyak 30 juta rupiah. Beratnya pun tak main-main, satu ikan tuna sirip kuning berkisar 200-400 kilogram.

Reporter : Rama Kresna Pryawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini