Akrilamida, Senyawa Berbahaya di Balik Kelezatan Gorengan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Akrilamida adalah senyawa berbahaya yang muncul bila gorengan terlalu lama digoreng dalam minyak. Dokter dan ahli gizi dr Tan Shot Yen menegaskan bahwa senyawa tersebut timbul karena proses penggorengan pada makanan. Intinya, akrilamida merupakan senyawa hasil menggoreng karbohidrat.

“Semua yang ada kandungan karbo akan jadi akrilamida. Termasuk tempe dan tahu,” kata Tan.

Selain itu, bahan pangan yang mengandung pati seperti tepung dan ubi juga akan menghasilkan senyawa yang sama. Hal serupa juga dikatakan oleh Tan dalam akun instagramnya @drtanshotyen.

“Bahan pangan berpati, digoreng, dipanggang dengan suhu tinggi menyebabkan reaksi antar gula dan asam amino yang menghasilkan Acrylamide,” kata dr Tan.

Pada laman Badan Obat dan Makanan AS (FDA), akrilamida merupakan senyawa kimia yang dapat terbentuk pada makanan selama diproses menggunakan temperatur tinggi, seperti digoreng dan  dipanggang.

Menurut penelitian, jumlah senyawa akrilamida yang tinggi bisa menyebabkan kanker pada hewan. Namun hal ini bukan berarti mewajibkan untuk berhenti mengonsumsi makanan yang diproses dengan digoreng atau panggang.

Melihat hal ini, upaya yang bisa dilakukan adalah menjaga untuk menerapkan pola makan sehat. Mengonsumsi buah, sayur, ikan, kacang-kacangan dan susu bisa diterapkan. Selain itu, pembatasan konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, garam dan gula tambahan.

Selain itu, pengurangan risiko akibat makanan yang digoreng yaitu dengan membuatnya sendiri di rumah, supaya bahan yang digunakan bisa dikontrol. Maka, minyak yang digunakan sebaiknya bisa tahan terhadap suhu tinggi seperti yang terbuat dari lemak jenuh dan tidak jenuh tunggal. Alasannya, karena minyak yang tahan terhadap suhu tinggi bisa mengurangi kadar akrilamida yang terbentuk.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini