TKD Desak Kepolisian Ungkap Dalang Serangan Kampanye Hitam untuk Jokowi-Ma’ruf

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kampanye hitam yang dilakukan sejumlah ibu-ibu di Karawang dinilai merugikan pihak Jokowi-Ma’ruf. Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu pun mendesak kepolisian ungkap dalang dibalik peristiwa tersebut.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengamankan tiga wanita inisial ES, IP dan CV, terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Ini sangat merugikan, semuanya berisi fitnah. Harus diproses hukum. Karena saya lihat ini tidak berdiri sendiri, pasti ada yang memerintahkan,” ujar Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Abdy Yuhana di Jakarta, Senin 25 Februari 2019.

Pihaknya juga mengaku akan menempuh jalur hukum melalui pihak kepolisian dan bawaslu. Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mendukung usulan TKD untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga pemilu yang demokratis dan aman. “Gerakan seperti ini harus segera dilokalisir, dan dihentikan agar tidak menyebar ke mana-mana. Sehingga rakyat kita termakan oleh isu-isu seperti itu,” ujar Karding.

Sebelumnya warga Karawang dibuat geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi – Maruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti: Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin. (Yurinta Aisyara)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini