TKD Desak Kepolisian Ungkap Dalang Serangan Kampanye Hitam untuk Jokowi-Ma’ruf

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kampanye hitam yang dilakukan sejumlah ibu-ibu di Karawang dinilai merugikan pihak Jokowi-Ma’ruf. Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu pun mendesak kepolisian ungkap dalang dibalik peristiwa tersebut.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengamankan tiga wanita inisial ES, IP dan CV, terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Ini sangat merugikan, semuanya berisi fitnah. Harus diproses hukum. Karena saya lihat ini tidak berdiri sendiri, pasti ada yang memerintahkan,” ujar Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Abdy Yuhana di Jakarta, Senin 25 Februari 2019.

Pihaknya juga mengaku akan menempuh jalur hukum melalui pihak kepolisian dan bawaslu. Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mendukung usulan TKD untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga pemilu yang demokratis dan aman. “Gerakan seperti ini harus segera dilokalisir, dan dihentikan agar tidak menyebar ke mana-mana. Sehingga rakyat kita termakan oleh isu-isu seperti itu,” ujar Karding.

Sebelumnya warga Karawang dibuat geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi – Maruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti: Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin. (Yurinta Aisyara)

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Pembangunan di Papua Sebagai Amanat Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diperbarui...
- Advertisement -

Baca berita yang ini