Oleh: Bara Winatha)*
Pemerintah terus berkomitmen untuk menghapus kemiskinan struktural melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan terjangkau. Salah satu program unggulan yang kini menjadi perhatian publik adalah Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mulai resmi beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang sebagai solusi terobosan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan akses pendidikan bermutu secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh penjuru tanah air.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata implementasi Asta Cita nomor empat yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah memahami bahwa kemiskinan kerap menjadi warisan turun-temurun karena tidak adanya akses terhadap pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat hadir sebagai sekolah gratis berasrama, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara. Pendekatan menyeluruh ini dinilai mampu menghapus hambatan struktural dalam mengakses pendidikan.
Adita juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat akan membekali siswanya dengan keterampilan hidup melalui pemetaan potensi berbasis teknologi. Program ini dirancang agar siswa tidak hanya dapat bersaing di dunia kerja, tetapi juga bisa membangun usaha dan memberdayakan komunitasnya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat dinilai mampu menciptakan generasi produktif yang menjadi tulang punggung dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan siklus kemiskinan antar generasi. Ia menjelaskan bahwa program ini telah diwujudkan secara konkret dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2025. Program ini dibangun berdasarkan Trilogi Sekolah Rakyat yang mencakup prinsip memuliakan orang kecil, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.
Gus Ipul juga menggarisbawahi bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik sebagai dasar seleksi, melainkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memetakan kondisi kemiskinan ekstrem. Selain itu, calon siswa juga menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pemetaan bakat berbasis DNA dan kecerdasan buatan, serta pemetaan kompetensi dasar. Seluruh siswa nantinya akan tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap, termasuk delapan set seragam, makanan bergizi yang diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional, serta pembinaan karakter yang melibatkan TNI dan Polri untuk membentuk kedisiplinan siswa.
Ia menjelaskan bahwa kurikulum yang digunakan merupakan kombinasi dari kurikulum nasional, kurikulum khusus, dan kearifan lokal, dengan fokus pada penguatan karakter dan keterampilan hidup. Per 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat resmi beroperasi di 63 lokasi di berbagai daerah, mencakup lebih dari 6.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sisanya, 37 lokasi tambahan ditargetkan akan mulai beroperasi akhir bulan Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi strategis untuk menjawab tantangan kemiskinan struktural yang dialami oleh jutaan warga Indonesia, khususnya yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Dalam kunjungan spesifiknya ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, ia mengapresiasi kualitas fasilitas yang disediakan, yang menurutnya bahkan melampaui sekolah umum pada umumnya. Keberadaan perangkat teknologi seperti iPad dan komputer, laboratorium, lapangan olahraga, serta asrama siswa menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membangun lembaga pendidikan yang bermutu.
Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya penyempurnaan mekanisme seleksi agar tidak ada anak dari keluarga miskin ekstrem yang terlewatkan hanya karena masalah administratif. Ia menyatakan bahwa perlu ada mekanisme keberatan atau verifikasi ulang bagi calon siswa yang layak namun belum masuk dalam daftar penerimaan awal. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan orang tua siswa dalam proses pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan menjadi pintu masuk untuk membina kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan atau pendampingan sosial.
Program ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Komisi VIII DPR RI telah mendukung alokasi tambahan anggaran untuk memperluas cakupan Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus aktif berperan dalam menyiapkan lokasi pembangunan sekolah agar target minimal satu Sekolah Rakyat per kabupaten/kota bisa tercapai.
Di sisi lain, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program (MPLSP) yang telah dimulai pada 14 Juli 2025 di berbagai lokasi menandai resmi beroperasinya Sekolah Rakyat dan mendapat sambutan antusias dari para siswa dan orang tua. Sekolah Rakyat Handayani di Jakarta Timur, misalnya, menjadi salah satu lokasi yang telah memulai kegiatan akademik. Para siswa menyampaikan rasa senang mereka terhadap lingkungan sekolah yang bersih, rapi, serta dilengkapi dengan sarana belajar berbasis teknologi. Kurikulum yang lebih aplikatif dan terintegrasi dengan teknologi juga menumbuhkan semangat belajar baru di kalangan siswa.
Melalui pelaksanaan yang terintegrasi, jangka panjang, dan berbasis data, Sekolah Rakyat diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun keadilan sosial melalui pendidikan. Dengan pendekatan holistik dan lintas sektoral, program ini dinilai mampu menjawab persoalan keterjangkauan pendidikan dan juga membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah Rakyat merupakan simbol bahwa negara hadir secara nyata untuk rakyat kecil dan menjadi instrumen penting dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.
)* Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.