Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah merusakinfrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik vital. Kerusakan initidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan layanan dasar, tetapi juga menentukan kecepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur strategis tidakdapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar. Akses jalan, jembatan penghubung, dan fasilitas umum menjadi prasyarat agar distribusibantuan, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lokal dapat kembali berjalan.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menyiapkan langkah pemulihaninfrastruktur secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi krusialagar proses rehabilitasi tidak sekadar membangun kembali yang rusak, melainkanmemperkuat daya tahan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan sejumlahlangkah strategis pemerintah dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Langkah tersebut didukung denganpenyiapan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastrukturdaerah.
Presiden Prabowo mengatakan, anggaran tersebut disiapkan dengan melakukanpenghematan di tingkat pusat agar dapat sebanyak mungkin memberikan bantuanguna kepentingan rakyat di paling bawah, seperti desa dan kecamatan.
Terkait infrastruktur yang rusak akibat bencana, Presiden Prabowo menegaskanbahwa pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang terdampak banjir. Langkah itu dinilai penting untuk diprioritaskan karena berdampak pada pemulihankonektivitas wilayah dan memastikan aktivitas warga dapat berjalan normal.
Sejauh ini, jalan-jalan yang rusak, serta jembatan-jembatan yang putus telahmenghambat penyaluran bantuan bagi para korban bencana. Dengan akses jalanyang terhubung kembali diharapkan pemulihan bencana bisa dilakukan dengancepat.
Selain infrastruktur dasar, Presiden Prabowo memastikan komitmen pemerintahdalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah terdampak. Ia juga meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya akanmelakukan yang terbaik untuk para korban.
Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan pemulihankonektivitas, penanganan infrastruktur strategis terdampak, penyediaan sumberdaya air, infrastruktur kesehatan, serta pemetaan detil rumah rusak di tiga provinsiterdampak bencana.
AHY telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan agar kebijakan tersebut dapatberjalan lancar. AHY mengungkapkan, pihaknya dan para menteri lainnya sudahmengidentifikasi kerusakan di lapangan.
Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY menekankan pentingnya koordinasi ketat antarkementerian, terutama dalampembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhandasar, serta pemulihan jalur logistik.
Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, penyelamatan warga, dan memastikan tidak ada korban yang tidak mendapatkanbantuan makanan serta kebutuhan pokok lainnya. AHY menerangkan, secaraparalel pemerintah berupaya menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan obat-obatan ke daerah terisolasi.
Mengenai rencana-rencana yang dipaparkan oleh AHY, Menteri PU Dody Hanggodoberkomitmen akan mempercepat pemulihan akses jalan nasional, jembatan, normalisasi sungai serta penyediaan layanan dasar bagi Masyarakat terdampak di seluruh wilayah bencana. Menurutnya, pemulihan konektivitas menjadi prioritasutama karena banyaknya jalur strategis yang terputus akibat bencana.
Atas arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak dengan maksimal untuk memastikan akses darat segera pulih untuk bisamendukung mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan. Sebagaicontoh, di wilayah Aceh, Kementerian PU telah bergerak untuk membenahibeberapa ruas jalan seperti Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Bireuen-Aceh Utara, Jembatan Teupin Mane di ruas Bireuen-Bener Meriah, sebanyak enamjembatan putus di sepanjang koridor Bireuen-Aceh Tengah, jalan amblas di ruasBlangkejeren-Aceh Tenggara, dan ruas jalan menuju Kutacane.
Selain itu, Kementerian PU melalui BPJN Aceh juga melaporkan bahwa beberapajalur strategis sudah kembali dapat dilalui, diantaranya ruas Banda Aceh-Meureudu, ruas Meureudu-Pidie Jaya-Bireuen, ruas Lhokseumawe-Kota Langsa hingga Kuala Simpang. Jalur Genting Gerbang-Celala-Aceh Tengah juga sudah bisa terhubunguntuk kendaraan roda dua.
Selain pemulihan jalan dan jembatan, Kementerian PU memperkuat dukungankebutuhan dasar di pengungsian. Truk, tangka air, hidran umum, toilet portable, septic tank, toren, dan toilet knock down disiagakan di beberapa titik pengungsian.
Keseluruhan langkah yang ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa pemulihaninfrastruktur pascabencana di Sumatera ditempatkan sebagai agenda prioritasnasional. Koordinasi lintas kementerian dan penyiapan anggaran menjadi fondasipenting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempercepat pembangunan kembali, tetapi memastikan hasil pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakatterdampak. Dengan komitmen yang kuat dan pengawasan yang konsisten, pemulihan infrastruktur diharapkan mampu menjadi titik awal kebangkitan wilayah pascabencana.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi