Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok dan BBM Aman untuk Mudik 2025

Baca Juga

Oleh: Dirandra Falguni )*

Mudik Lebaran 2025 diprediksi menjadi salah satu arus mudik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan potensi pergerakan masyarakat mencapai 146,48 juta jiwa, pemerintah memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Langkah strategis telah disiapkan agar arus mudik berjalan lancar serta harga pangan tetap stabil di tengah lonjakan permintaan.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi energi, PT Pertamina (Persero) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan Idulfitri 2025, yang beroperasi sejak 17 Maret hingga 13 April 2025. Satgas ini bertugas memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Pertamina telah mengambil langkah proaktif dengan memastikan BBM tersedia di jalur utama mudik, baik di SPBU sepanjang tol maupun jalur non-tol. BBM untuk seluruh moda transportasi publik terjamin ketersediaannya, sementara distribusi tetap berjalan lancar. Komitmen penuh Pertamina dalam menyediakan energi bagi seluruh sektor kehidupan menjadi bukti nyata dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat, Pertamina telah menyesuaikan harga Avtur di 37 lokasi bandara. Langkah ini akan membantu menekan biaya perjalanan udara, sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina juga memperkuat infrastruktur energi dengan mengoptimalkan jam operasional SPBU serta meningkatkan rantai pasok BBM agar distribusi tetap lancar selama puncak arus mudik. Langkah cepat ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Human Studies Indonesia (HSI), Rasminto, mengapresiasi kesiapan pemerintah dan Pertamina dalam menyesuaikan jam operasional SPBU serta mengoptimalkan distribusi BBM. Ia menilai strategi ini sangat efektif dalam memastikan kelancaran arus mudik, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan lancar. Ketersediaan BBM yang stabil berperan penting dalam mendukung kelancaran transportasi serta menjaga stabilitas sosial.

Lebih lanjut, Rasminto menegaskan bahwa kelancaran distribusi BBM berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Gangguan pasokan energi dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam memastikan distribusi BBM berjalan optimal sangatlah krusial.

Tidak hanya dalam sektor energi, pemerintah juga memastikan stok bahan pangan aman dan harga tetap stabil menjelang Lebaran 2025. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa cadangan beras nasional mencapai 2,2 juta ton, jumlah tertinggi dalam tujuh hingga delapan tahun terakhir. Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaannya tetap terjamin hingga Lebaran.

Pemerintah telah berhasil mengendalikan harga bahan pokok yang sempat mengalami kenaikan, seperti cabai dan bawang putih, sehingga kini telah kembali stabil. Selain itu, program operasi pasar pangan murah semakin digencarkan agar masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga, Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) dalam menyelenggarakan bazar pangan murah. Upaya ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga wajar di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman juga memberikan bantuan senilai Rp100 juta kepada pekerja outsourcing UI. Harapannya, kegiatan serupa dapat diadakan di perguruan tinggi lain agar lebih banyak masyarakat terbantu.

Ketua Umum Iluni UI, Didit Ratam, menjelaskan bahwa bazar ini menghadirkan dua program utama, yaitu pembagian 3.000 paket sembako gratis untuk karyawan UI golongan 1-2, pekerja outsourcing, dan masyarakat sekitar, serta penyediaan 1.000 paket sembako murah yang berisi daging sapi 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan beras 2 kg. Paket sembako ini dapat ditebus dengan harga Rp100.000 dari nilai pasar Rp180.000, sehingga sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terkait, seperti Pertamina, PLN, dan Kementerian Pertanian, terus bekerja keras memastikan kelancaran arus mudik 2025.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, masyarakat dapat mudik dengan lebih tenang dan lancar.

Upaya pemerintah dalam mengawal stok bahan pokok dan BBM selama mudik 2025 menjadi bukti konkret keseriusan dalam melayani masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik guna menghindari kepadatan di puncak arus mudik, sehingga mudik tahun ini bisa berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.

)* Kontributor Beritakapuas.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini