63 Persen Jokowi Menang di Bangladesh dan Nepal

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Hasil pencoblosan di luar negeri mengalami tren positif, dimana Paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di perhitungan suara Pemilu 2019 untuk WNI di Bangladesh dan Nepal.

Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara 63 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 32,16 persen dan suara tidak sah capai 4,85 persen.

Ketua PPLN Dhaka Iryadi mengatakan, perhitungan suara dilakukan pada 17 April pukul 15.00 waktu setempat. Jumlah DPT yang tercatat untuk surat suara Pilpres yakni 227 orang.

“Jumlah pemilih Presiden dan Wakil Presiden di Banglades dan Nepal adalah sebanyak 227 orang. Dengan demikian, dari total jumlah surat suara yang diterima PPLN Dhaka sebanyak 280, tingkat partisipasi Pemilih Presiden dan Wakil Presiden adalah sebanyak 81,07 persen,” kata Iryadi dalam keterangan tertulis dari KBRI Dhaka, Rabu 17 April 2019.

Metode pemungutan suara dilakukan dengan dua metode yakni melalui TPS dan pengiriman Pos. Rekapitulasi suara dari metode pemungutan suara di TPS, Jokowi-Maruf Amin menang dengan peroleh suara 92, sementara Prabowo-Sandiaga 55 suara. “Tidak sah dua suara, dari jumlah pemilih 149,” katanya.

Sementara itu, tercatat ada 78 orang yang melakukan pemungutan suara dengan metode pengiriman pos. Pasangan Jokowi-Ma’ruf menang dengan perolehan 51 suara, Prabowo-Sandiaga 18 suara dan tercatat sembilan suara tidak sah.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini