BPN Laporkan 1.200 Kecurangan Pilpres kepada Bawaslu

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – BPN Prabowo-Sandiaga secara resmi telah melaporkan 1.200 dugaan kecurangan dalam gelaran Pilpres 2019 kepada Bawaslu, Sabtu 20 April 2019.

Direktur Media Informasi BPN Hashim Djojohadikusumo berkata, tak hanya melaporkannya ke Bawaslu, dugaan kecurangan itu juga disampaikan ke KPU.

“Kami laporkan kepada pihak-pihak lainnya yang menangani indikasi kecurangan ini,” kata Hashim di Jakarta.

Dari ribuan dugaan kecurangan tersebut, menurut Hashim sangat merugikan paslon 02 Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, BPN telah melihat kecurangan tersebut terjadi secara masif dari tingkat paling bawah.

Ia mencontohkan, di TPS saat pencoblosan berlangsung, terjadi pengamanan kotak suara yang merugikan paslon 02. Tim BPN menemukan adanya kertas suara yang digoting ke tempat-tempat tidak representatif.

Sebelumnya, Ketua Harian TKN Jokowi-Ma’ruf Moeldoko menyebutkan, pada prinsipnya baik TKN atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) dari kubu Prabowo-Sandiaga memiliki hak yang sama untuk mengadu soal ini.

“Silakan kalau mau protes KPU, masing-masing punya hak. Bisa juga oleh kami juga kan, katakanlah. Sudah ada berbagai aduan. Kami juga punya hak untuk protes kalau memang ada hal-hal yang tidak tepat,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakpus, Jumat 19 April 2019 malam.

Sampai saat ini, berdasarkan real count KPU, paslon 01 Jokowi-Ma’ruf masih unggul atas paslon 02 Prabowo-Subianto yang sudah melakukan mengklaim kemenangan dan melakukan deklarasi sepihak.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini