Quick Count: 7 Parpol Terancam Gagal ke Senayan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Tujuh parpol peserta Pemilu 2019 diprediksi gagal ke parlemen karena masih berada pada angka terbawah perolehan suara sementara versi hasil hitung cepat alias quick count.

Hal ini disampaikan lembaga survei Indo Barometer yang menyebut tujuh partai itu adalah PKPI, Partai Garuda (PGPI), PBB, PSI, Hanura, Perindo, dan Partai Berkarya yang terancam tak mencapai suara 4 persen.

Hasil hitung cepat sementara ini sampai pukul 18.00 WIB Rabu 17 April 2019, PKPI baru memperoleh 0,23 persen suara, sementara Partai Garuda dengan perolehan 0,52 persen.

Selanjutnya adalah PBB yang hanya memperoleh 0,72 persen. Secara mengejutkan, Hanura pun tergilas ke bawah dengan perolehan sementara 1,66 persen. Ini menjadikan Hanura sebagai satu-satunya partai Pemilu 2014 yang tersungkur di barisan 7 terbawah perolehan suara sementara.

Berada di atas Hanura, PSI saat ini memperoleh 2,13 persen, lalu Partai berkarya dengan 2,23 persen, dan Perindo yang berada pada angka 2,47 persen.

Hasil hitung cepat ini berdasarkan suara terkumpul yang mencapai 35,50 persen versi Indo Barometer.

Di atas tujuh terbawah itu, ada juga tujuh parpol lainnya yang sudah melewati batas ambang bawah Parliamentery Treshold. Partai tersebut adalah PDIP di urutan teratas dengan perolehan 21,88 persen, disusul Gerindra dengan 12,61 persen.

Di bawah Gerindra, pada posisi ketiga ada Golkar yang sementara ini mengoleksi 12,22 persen. Sementara di tempat keempat ada PKS dengan 9,28 persen, lalu PKB 8,87 persen, Nasdem 7,59 persen, Partai Demokrat 7,22 persen, dan PAN 6,07 persen.

Sementara PPP secara mengejutkan sudah melebihi Parliamentery Treshold dengan mengoleksi 4,30 persen suara, padahal partai tersebut sebelumnya diprediksi tak lolos ke Senayan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini