Lapor Banjir Masamba, Gubernur Sulsel Dapat Ini dari Presiden Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mumpung diundang rapat, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara di Istana Bogor, Rabu 15 Juli 2020. Presiden pun langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengoordinir tenaga teknis.

Selain itu, Presiden memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Staf TNI AU segera mengirim helikopter untuk membantu penyaluran bantuan sembako kepada korban banjir bandang.

TNI, Polri, dan BNPB bersama-sama pemerintah provinsi maupun kabupaten memulihkan kondisi akibat banjir tersebut.

Semua itu terjadi di ruang kerja Presiden usai rapat soal penyerapan anggaran semester pertama.

Setidaknya 16 orang tewas dan 223 unit rumah rusak berat akibat tertimbun lumpur yang dibawa banjir bandang di Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Mustari, mengungkapkan korban jiwa ditemukan di sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini