Salah Lirik Saat Nyanyi ‘Indonesia Raya’ di Debat Pilpres, Rossa Akhirnya Minta Maaf

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Debat Keempat Pilpres 2019 masih menyisakan cerita. Tak cuma materi debat dari kedua kubu yang dikomentari, penampilan pembuka dari penyanyi Rossa pun tak luput dari komentar netizen.

Dalam opening Debat Keempat Pilpres, Sabtu, 30 Maret 2019, Rossa menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Nah, penampilannya kala membawakan lagu tersebut tadi malam menuai komentar miring para netizen. Banyak yang mencibir, mulai dari soal mikrofon hingga salah lirik.

“Omg whats wrong with the mic dub in National anthem singing,” kata akun Twitter @thehoelygrail.

“Rossa yang salah lirik atau gue yang salah denger tadi nah????” tulis akun @ibrahim_ti.

“Di awal lagu Indonesia Raya, Rossa keliatan banget groginya,” kata akun @catatankakicoki.

“ada yg ngrasa janggal ketika teh Rossa nyanyiin lagu Indonesia Raya?? #DebatPilpres2019,” tulis akun @rahad8401.

Rossa sendiri memang tampak gugup ketika awal-awal menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Bahkan sempat terjadi gangguan mikrofon dan salah lirik. Tetapi ia terus membawakan lagu kebangsaan Indonesia itu hingga rampung.

Menanggapi ini, Rossa pun telah menyampaikan permintaan maafnya lewat unggahan di akun Instagram.

“Hari ini saya diberikan tugas besar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri dalam debat capres yang keempat.
Tentunya itu merupakan kehormatan besar untuk saya. Namun sayangnya karena gugup, saya membuat kesalahan dalam menyanyikan satu kata dalam lagu Indonesia Raya yang pastinya saya hafal diluar kepala.
Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan ini🙏. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa salut terhadap Capres 01 & Capres 02 dan seluruh pendukungnya yang menjaga suasana debat tetap hangat dan damai,”
tulis Rossa, dikutip Minggu, 31 Maret 2019.

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini