100 Hari Jokowi-Ma’ruf, Sandiaga: Tugas Menteri BUMN Berat Banget

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-100 hari kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf banyak menuai komentar. Salah satunya dari Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menilai tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak mudah. Di awal kepemimpinan Menteri Erick, banyak perusahaan pelat merah yang bermasalah.

“Erick tugasnya berat banget ya, jadi saya doa buat beliau,” kata sandi di Hotel Kempinski, Jakarta, kemarin.

Banyak sektor keuangan perusahaan bermasalah, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Belum lagi masalah lain di tubuh maskapai penerbangan negara, PT Garuda Indonesia (Persero). “Itu tiba-tiba muncul di awal tugasnya Mas Erick,” ujarnya

Berbagai masalah ini kata Sandi, pernah diungkapkan dirinya saat menjadi calon wakil presiden pada gelaran pilres 2019 lalu. Kala itu dia mengaku sudah mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki dan memilih pemimpin perusahaan yang berintegritas.

“Benteng ekonomi kita itu adalah BUMN dan buffer ekonomi rakyat itu dari BUMN,” kata Sandi.

Sehingga, Sandi menilai terlalu dini jika menilai kinerja Erick Thohir di 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf. “Dia mau BUMN-nya lincah, langsing, terus BUMN-nya itu memberikan kesempatan,” katanya.

BUMN, kata Sandi, harus jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Membuka lapangan kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran yang jadi masalah klasik.

Reformasi terhadap perusahaan negara pun harus terus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Terkait kasus yang terjadi di Jiwasraya, Sandi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dievaluasi. Sebab, OJK memang bertugas memantau perusahaan jasa keuangan.

“Terus terang menurut saya OJK harus refleksi, anything signifikan fundamental the last for five years,” katanya.

Ini perlu dilakukan untuk memastikan capital market Indonesia lebih transparan, akuntabel. Serta tak dijadikan arena untuk menggoreng saham. “Dan saya apresiasi kerja dari kejaksaan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini