Ini 7 Negara yang Ekonominya Makin Oke Setelah Punya Omnibus Law

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak kalangan, terutama buruh, mencurigai omnibus law merupakan langkah pemerintah untuk memperburuk hidup mereka. Padahal di banyak negara misalnya Filipina, peraturan itu justru memperbaiki iklim investasi negeri di negara tersebut.

Sebelum melongok praktik omnibus law di negara-negara tersebut, kita perlu menyimak asal-usul dan maksud pembentukan hukum tersebut.

Hasil penelusuran Hukumonline menghasilkan kata omnibus berasal dari Bahasa Latin yang artinya “for everything.”

Hukumonline menjelaskan istilah itu untuk menggambarkan pembentukan satu regulasi baru yang sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Beberapa negara sudah menikmati hasil baik dari penyatuan undang-undang tersebut, antara lain;

1. Filipina
Omnibus Law yang digunakan Filipina konteksnya mirip dengan Indonesia yaitu untuk menggaet investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional.

2. Kanada
Pendekatan Omnibus Law dilakukan untuk mengimplementasi perjanjian perdagangan internasional. Kanada memodifikasi 23 UU yang telah lama untuk dapat tunduk kepada aturan WTO dan sukses meningkatkan perdagangan.

3. Turki
Pemerintah Recep Tayip Erdogan terhitung baru menerapkan omnibus law yaitu Januari 2019. Dengan omnibus law nomor 7161 yang diterbitkan untuk menarik investor. Peraturan tersebut sebagai bentuk amandamen dari peraturan perpajakan yang mencakup PPh, PPN, belanja pajak, tabungan pension, jaminan sosial dan asuransi kesehatan.

4. Selandia Baru
Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Selandia Baru menerbitkan omnibus law yang diberinama Taxation Act 2019. Terbitnya aturan tersebut meningkatkan pajak.

5. Australia
Dalam rangka menggenjot perdagangan bebas antara Amerika dengan Australia, negeri Kangguru tersebut membentuk omnibus law milik Australia yang berjudul Act on Implementation of US FTA.

6. Vietnam
Ini adalah negara penganut civil law selain Indonesia yang sudah memiliki omnibus law. Beberapa omnibus law yang berhasil diterbitkan antara lain adalah Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration. Ada pula Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes.

7. Irlandia
Irlandia menjadi pemegang rekor dunia penerapan omnibus law, karena memangkas habis 3.225 undang-undang yang diterbitkan ke dalam satu undang-undang UU omnibus law.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini