Oleh: Yohan Darma Putra )*
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui capaian positif swasembada energi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai agenda strategis yang dijalankan secara terencana dan berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk menjamin pasokan energi nasional, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang selama ini membebani anggaran negara.
Pemerintah menilai bahwa impor BBM dalam jumlah besar setiap tahun telah menjadi tantangan serius bagi kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengurangan impor diposisikan sebagai langkah fundamental dalam memperkuat ketahanan fiskal.
Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya swasembada energi sebagai jalan untuk menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah, yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan sektor-sektor produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah konkret dengan menetapkan target penghentian impor solar pada 2026 dan secara bertahap mengurangi impor bensin. Keyakinan terhadap target tersebut didasarkan pada potensi besar sumber daya energi domestik yang dimiliki Indonesia.
Pemerintah memandang bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat produksi energi, baik dari sumber fosil, energi baru terbarukan, maupun bioenergi berbasis sumber daya lokal.
Pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo menilai pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi strategis, terutama untuk wilayah terpencil dan kepulauan.
Teknologi energi surya yang semakin terjangkau dinilai mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini bergantung pada distribusi BBM dengan biaya tinggi. Sementara itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga air, termasuk skala kecil dan menengah, dipandang efektif untuk memperkuat pasokan energi daerah secara berkelanjutan.
Selain EBT, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bioenergi sebagai pilar penting swasembada energi. Pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit serta bioetanol dari tebu, singkong, dan jagung dinilai tidak hanya mampu menekan impor BBM, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap daerah penghasil energi harus dapat merasakan manfaat langsung dari sumber daya yang dimilikinya, sehingga kemandirian energi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa swasembada energi nasional dibangun melalui optimalisasi seluruh potensi energi yang tersedia di dalam negeri.
Menurut Bahlil, tidak membatasi pendekatan pada satu jenis energi, melainkan memadukan energi fosil dan nabati secara proporsional. Kebijakan mandatori biodiesel yang terus ditingkatkan hingga B50 serta rencana penerapan bioetanol E10 pada 2027 menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi impor solar dan bensin secara signifikan.
Bahlil juga menilai bahwa pengembangan bioenergi memiliki dampak strategis karena mendorong peningkatan permintaan bahan baku dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah.
Pemerintah mendorong daerah-daerah dengan potensi produksi etanol, termasuk kawasan Papua, untuk mulai mempersiapkan diri sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. Pendekatan ini memperkuat posisi daerah sebagai aktor penting dalam pembangunan energi, bukan sekadar penerima kebijakan.
Upaya mewujudkan swasembada energi juga diperkuat melalui kerja sama internasional yang strategis dan berorientasi pada kepentingan nasional. Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kemitraan energi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Kerja sama Indonesia dengan Republik Irak di sektor hulu minyak dan gas bumi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan transfer teknologi, serta memperkuat peran badan usaha milik negara Indonesia di tingkat global.
Melalui keterlibatan PT Pertamina International EP dalam pengelolaan dan eksplorasi lapangan migas di Irak, pemerintah menilai Indonesia memperoleh manfaat jangka panjang berupa peningkatan kapasitas teknis dan pengalaman internasional.
Kerja sama dengan Irak juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda Asta Cita dan swasembada energi nasional, sekaligus mempererat hubungan bilateral antarnegara. Pemerintah memastikan bahwa seluruh kerja sama disusun dalam kerangka yang transparan dan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.
Secara keseluruhan, capaian swasembada energi Indonesia di 2025 mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh menunjukkan sinergi antara kepemimpinan nasional, optimalisasi potensi daerah, serta pemanfaatan kerja sama internasional secara strategis.
Pemerintah memandang capaian swasembada energi ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi kuat menuju kemandirian energi yang lebih utuh di masa depan. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan terukur, swasembada energi diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaya saing.
Ke depan, pemerintah juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan penguatan tata kelola sektor energi agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan dukungan regulasi yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor, agenda swasembada energi diharapkan mampu bertahan dalam jangka panjang dan menjawab tantangan global.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik