Minta Ojol Dilegalkan, 5.000 Driver se Indonesia Geruduk Kemenhub dan Istana

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ribuan driver ojek online (ojol) se Indonesia bakal menggelar aksi di kantor Kementerian Perhubungan hingga Istana Negara. Mereka menuntut tarif ojek online melegalkan ojek online jadi angkutan umum.

Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan aksi ini akan dihadiri 5 ribuan driver ojol. “Estimasi kita ada 5 ribu orang. Pukul 12.00 WIB nanti kita kumpul di IRTI Monas. Jam 13.00 WIB kita longmarch ke Kemenhub lalu ke Istana,” kata Igun.

Bukan cuma ribuan, menurut Igun akan ada banyak perwakilan driver dari daerah yang ikut serta dalam aksi hari ini. Paling jauh datang dari Palu, Sulawesi Tenggara.

“Kita bakal ada dari seluruh daerah, ada dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Paling jauh Sulawesi Tenggara, ada dari Palu,” kata Igun.

Dalam aksi ini para driver menuntut Kemenhub untuk mengevaluasi tarif ojek online. Igun menyatakan para driver di daerah meminta agar tarif diatur oleh pemerintah provinsi.

“Kita mau ke Kemenhub dan Istana. Kemenhub kita mau tuntut evaluasi tarif. Teman-teman daerah minta untuk tarif diatur sama provinsi selama ini kan zonasi dari Kemenhub,” katanya.

Setelah itu, para driver akan bertolak melakukan aksi di depan Istana Negara. Mereka meminta agar ojek online memiliki legalitas payung hukum.

“Revisi UU 22, pemerintah mendorong legislatif untuk melegalkan ojek online jadi angkutan umum,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini