Umar Wirahadikusumah, Sunda Pertama yang Punya Jabatan Tertinggi di Angkatan Darat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sepanjang sejarah Angkatan Darat (AD), pernah ada satu putra asli Sunda yang pertama kali memimpin satuan tersebut. Sosok itu adalah Umar Wirahadikusumah yang diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 1969, kemudian menjadi Wakil Presiden ke-4 RI mendampingi Presiden Soeharto.

Umar lahir dari keluarga ‘darah biru’ Sunda di Situraja, Sumedang, Jawa Barat pada 10 Oktober 1924 dan meninggal di Jakarta 21 Maret 2003, tepat 16 tahun lalu.

Sosoknya tak bisa dilepaskan dari peran-perannya dalam membantu Soeharto sampai ke pucuk tertinggi kepemimpinan Indonesia pada masa tergulingnya Presiden Soekarno. Ia pun ternyata adalah alumni Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang didirikan Jepang tahun 1943, sama seperti Soeharto.

Karir militernya sudah terbentuk sejak masih belia. Sebelum masuk PETA, Umar terlebih dahulu mendapat pelatihan militer Dai Nippon di Tangerang selama empat bulan, lalu nekat bergabung dengan PETA.

Setelah menapaki karir cukup gemilang, saat terjadi peristiwa berdarah 1965, Umar menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya.

Usai tragedi 1965, Umar lalu diangkat menjadi Pangkostrad menggantikan Soeharto yang sudah merebut kursi kepresidenan. Lalu ia menjadi KSAD pada tahun 1969. Inilah puncak karir tertinggi Umar di dunia militer.

Sampai saat ini, dari sederet nama-nama para jenderal yang pernah menjabat KSAD, didominasi keturunan Jawa, sesekali Batak. Lalu muncul Umar, sebagai keturunan Sunda pertama yang pernah menggenggam amanah tersebut, lalu disusul oleh KSAD saat ini Andika Perkasa.

Sebenarnya, Umar berpeluang mencapai puncak karir kemiliteran tertinggi, yakni menjadi Panglima ABRI (sekarang TNI). Namun, sayangnya Presiden Soeharto tak pernah memberi jabatan tersebut kepada Umar.

Soeharto malah menarik Umar dari militer dan memberinya jabatan sipil sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 1973 dan memberi jabatan Panglima ABRI justru kepada Maraden Panggabean di tahun yang sama.

Usai menjadi Kepala BPK, Umar benar-benar tak bersentuhan lagi dengan karir militer. Ia lalu diangkat ke posisi tertinggi sepanjang hidupnya, yakni Wakil Presiden ke-4 Republik Indonesia pada 12 Maret 1983, mendampingi Soeharto.

Umar dilantik sebagai Wapres di hari yang keramat bagi Orde Baru, yakni pada Jumat 11 Maret 1983, tepat 17 tahun setelah Soeharto mendapat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Sosoknya seperti kebanyakan orang Sunda yang dikenal kalem. Perangai seperti itu dianggap sangat membantu Soeharto dalam menjalankan roda kepemimpinan.

Jabatan Wakil Presiden itu kemudian berakhir pada 11 Maret 1988. Umar menjadi dari suasana politik yang terus memanas. Ia lalu wafat pada 21 Maret 2003 dalam usia 78 tahun setelah mendapat perawatan masalah jantung dan paru-paru.

Semoga tenang di alam abadi wahai Umar. Berbanggalah kalian putera Sunda. (Ryan)

Berita Terbaru

Kepuasan Publik Jadi Indikator Apresiasi terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Fajar PradiptaKepuasan publik seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik semata, tetapi sebagaicerminan nyata hubungan antara pemerintah dan rakyat yang perlu terus dijaga, bahkanditingkatkan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tingginya tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi sekaligusharapan agar kinerja yang telah berjalan selama sekitar satu setengah tahun ini tetap konsistendan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan capaian kepercayaan publik yang menyentuhangka 75,1 persen, publik seolah memberikan sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah saatini berada di jalur yang cukup tepat, meskipun tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan.Hasil survei nasional yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen. Sementara itu, secara personal, performa Prabowo Subianto sebagai presiden memperolehtingkat kepuasan sebesar 74,9 persen. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkanmerefleksikan persepsi publik terhadap berbagai program prioritas yang telah dijalankanselama setahun terakhir, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi, penguatan sektorpangan, serta konsistensi dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Salah satu program yang paling banyak mendapat sorotan sekaligus apresiasi adalahkebijakan Makan Bergizi Gratis yang dinilai mampu menyentuh langsung kebutuhanmasyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga menjadisimbol kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar seperti gizi dan kesejahteraan. Sebanyak 23 persen responden dalam survei menyebut program ini sebagai kebijakan paling bermanfaat, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan dasarmasih menjadi prioritas utama di mata publik. Keberhasilan ini juga melengkapi capaian lain pemerintah, seperti pengendalian inflasi pangan dan peningkatan akses bantuan sosial yang lebih merata.Peneliti utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa tingginyakepuasan publik tidak terlepas dari kontribusi program tersebut yang dinilai memberikandampak nyata. Ia melihat bahwa kebijakan yang bersifat langsung dan dirasakan masyarakatcenderung memiliki daya dorong lebih kuat terhadap persepsi positif publik. Hal ini menjadipelajaran penting bagi pemerintah bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari skala, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatluas.Lebih jauh, Masduri Amrawi juga menilai bahwa stabilitas tingkat kepuasan publik di tengahkondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan capaian tersendiri. Dalam situasigeopolitik yang memanas dan tekanan ekonomi global yang fluktuatif, pemerintah dinilaimampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang relatif responsif danadaptif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program unggulan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas dan rasa aman di tengahmasyarakat.Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia juga memberikangambaran penting terkait persepsi publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebanyak73,9 persen responden menilai bahwa sistem politik nasional masih berjalan dalam koridordemokrasi. Angka ini menjadi indikator bahwa legitimasi demokrasi tetap terjaga, meskipunberbagai kritik dan dinamika politik terus berkembang di ruang publik.Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai bahwa kekuatandemokrasi Indonesia masih bertumpu pada mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasanmasyarakat dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjagastabilitas politik nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan menjaga stabilitaspolitik ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya tingkat kepuasan masyarakat.Peneliti Poltracking lainnya, Yoki Alvetro, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan denganmetode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei inidinilai cukup representatif dalam menggambarkan opini publik secara nasional. Pengumpulandata dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, yang kemudian diverifikasi secara ketat untuk memastikan validitas data.Dalam prosesnya, Yoki Alvetro menegaskan bahwa seluruh data yang masuk telah melaluitahap verifikasi menyeluruh di pusat data, bahkan sebagian sampel juga dilakukanpengecekan ulang sebagai bagian dari kontrol kualitas. Hasilnya menunjukkan tidak adanyakesalahan signifikan, sehingga temuan survei ini dapat dijadikan rujukan dalam membacatren persepsi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.Jika dilihat secara lebih luas, capaian tingkat kepuasan publik ini juga tidak lepas dariberbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah selama setahun terakhir. Selainprogram Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunaninfrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor UMKM sebagai tulangpunggung ekonomi nasional. Upaya ini secara perlahan membentuk persepsi positif di tengahmasyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sebagai bagian dari publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut aktifmengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama dan mampumenjawab tantangan masa depan dengan lebih baik.*) Pengamat Politik dan Kebijakan Strategis Nasional
- Advertisement -

Baca berita yang ini