Oleh: Alfred Jitmau
Gelombang kekerasan yang kembali menyasar warga sipil di Papua Pegunungan memperlihatkan bahwa keamanan masyarakat masih menjadi tantangan serius. Penyerangan terhadap aparatur pemerintah, pembakaran fasilitas pendidikan, hingga ancaman terhadap pejabat daerah menunjukkan pola intimidasi yang terus berulang. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui aparat keamanan menjadi harapan utama masyarakat untuk menghentikan aksi kekerasan dan memulihkan rasa aman. Kepercayaan terhadap langkah tegas dan terukur dari aparat Indonesia pun semakin menguat sebagai jalan keluar untuk melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata OPM.
Peristiwa penembakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yones Yohame (35) menjadi salah satu bukti nyata bahwa korban kekerasan bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang mengabdi bagi masyarakat. Yones Yohame, putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tewas ditembak kelompok bersenjata OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa malam, 21 April 2026. Insiden tersebut tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintahan daerah.
Penembakan terhadap ASN tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan. Aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, hingga pekerja pendatang menjadi target serangan yang berulang. Pola ini menunjukkan bahwa kelompok bersenjata tidak lagi membedakan target, bahkan mereka yang berperan dalam pembangunan dan pelayanan publik justru menjadi sasaran. Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan akan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh.
Tidak hanya itu, sayap militer OPM juga dilaporkan melancarkan serangan senjata api terhadap dua unit mobil warga sipil serta membakar gedung SMA Negeri II Kuaserama di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Serangan terhadap fasilitas pendidikan menjadi tindakan yang sangat memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi proses belajar justru dijadikan sasaran kekerasan. Akibatnya, siswa dan guru mengalami trauma, sementara aktivitas pendidikan terhambat.
Ancaman yang dilancarkan kelompok bersenjata juga semakin meluas. OPM dilaporkan menyiagakan pasukan di puluhan distrik dan ratusan kampung, serta membidik Bupati Yahukimo Didimus Yahuli sebagai target tembak. Ancaman tersebut muncul setelah kepala daerah dinilai mendukung kunjungan kerja Wakil Presiden di Yahukimo. Bahkan, kelompok tersebut juga menyerukan kepada para pengemudi kendaraan agar membuka kaca jendela mobil jika ingin selamat, serta menyampaikan ancaman jika sewaktu-waktu terjadi penembakan terhadap pejabat daerah.
Situasi intimidatif seperti itu tentu menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Aktivitas ekonomi menjadi terganggu, mobilitas warga terbatas, dan pelayanan publik berpotensi terhambat. Dalam kondisi ini, peran aparat keamanan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Upaya pemulihan keamanan juga menjadi langkah krusial agar pembangunan di wilayah Papua Pegunungan tidak terhenti.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol (Inf) Wirya Arthadiguna menegaskan bahwa TNI mengecam pembakaran dan penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan. Ia menyampaikan bahwa Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri serta melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen aparat untuk merespons tegas setiap tindakan kekerasan yang mengancam masyarakat sipil.
Wirya juga menjelaskan bahwa aparat gabungan TNI-Polri saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Operasi tersebut dilakukan dengan pendekatan terukur guna meminimalkan risiko terhadap masyarakat. Selain itu, pengamanan di wilayah Papua Pegunungan terus diperkuat untuk mencegah serangan susulan dan memastikan kondisi tetap kondusif.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Imbauan tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran kepanikan. Dengan situasi yang terkendali, aparat dapat menjalankan operasi penegakan hukum secara optimal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz 2026, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menyampaikan bahwa polisi sebelumnya telah memantau pergerakan pelaku. Ia menegaskan bahwa penindakan dilakukan melalui proses yang terukur. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aparat bekerja berdasarkan pemantauan yang sistematis dan perencanaan matang untuk menekan risiko serta meningkatkan efektivitas penindakan.
Koordinasi antara TNI dan Polri menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata. Sinergi ini memungkinkan respons cepat sekaligus terukur dalam melindungi masyarakat. Kehadiran aparat secara terpadu juga memberikan rasa aman dan memperlihatkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi kekerasan terhadap warga sipil.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan menjadi modal penting dalam menciptakan stabilitas. Dukungan masyarakat berupa menjaga ketenangan, tidak terprovokasi, serta memberikan informasi yang relevan akan membantu aparat menjalankan tugas secara maksimal. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci dalam menghentikan rangkaian kekerasan yang merugikan semua pihak.
Perlindungan terhadap fasilitas publik juga harus menjadi prioritas. Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan sarana umum lainnya merupakan simbol kehadiran negara dalam memberikan pelayanan. Ketika fasilitas tersebut diserang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pengamanan terhadap objek vital perlu terus diperkuat guna menjamin keberlanjutan layanan publik.
Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kekerasan diharapkan dapat memberikan efek jera. Langkah tegas namun terukur menjadi penting untuk memastikan keamanan tanpa mengabaikan keselamatan warga sipil. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali.
Sebagai epilog, rangkaian kekerasan terhadap warga sipil, aparatur pemerintah, dan fasilitas pendidikan harus dikutuk secara tegas. Tindakan tersebut hanya menimbulkan ketakutan dan menghambat pembangunan di Papua. Dukungan terhadap TNI dan Polri dalam operasi penumpasan OPM menjadi langkah penting untuk menghentikan serangan dan memulihkan rasa aman. Dengan kepercayaan masyarakat serta kerja aparat yang terkoordinasi, harapan akan Papua yang damai, stabil, dan sejahtera dapat terus diperjuangkan bersama.
(* Penulis merupakan Komunitas Jalin Kasih Anak Papua