Oleh: Ahmad Dante *)
Peresmian 80.081 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto menandaibabak baru bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Prabowo menegaskanbahwa momentum ini adalah titik awal “sesuatu yang besar” untuk mengokohkan semangatgotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa koperasilahir sebagai konsep untuk melindungi kelompok lemah—bagai ikatan lidi yang satu sajarapuh, tetapi jika bersatu menjadi kuat. Filosofi inilah yang diharapkan menjadi perekat sosialsekaligus alat bantu bangsa dalam menghadapi tantangan global.
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah simbol politik, melainkan kemerdekaan ekonomi yang memastikan tidak ada lagi saudara sebangsa yang kelaparan maupun terjerat kemiskinan. Koperasi, menurutnya, mencerminkan kekuatankolektif yang sulit dipatahkan oleh kekuatan besar manapun. Berdasarkan sejarah, pendiribangsa telah menempatkan koperasi dan serikat dagang rakyat sebagai embrio ekonomikerakyatan yang nantinya akan memperkuat posisi bangsa di kancah internasional.
Keberhasilan pembentukan koperasi Merah Putih hingga mencapai lebih dari 100 persentidak lepas dari peran para notaris yang melegalkan akta pendirian ribuan koperasi. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengapresiasi kerja keras Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memastikan legalitas koperasi, yang secara langsung memudahkan koperasiuntuk tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen . Tanpa legalitas, koperasi sulit memperoleh akses pembiayaan resmi maupundukungan teknis, sehingga peran notaris—membuat akta dan mengurus pengesahan melaluisistem Administrasi Hukum Umum—menjadi fondasi yang tak tergantikan.
Ketua Umum PP INI, Irfan Ardiansyah, menambahkan bahwa meski tugas notaris terbataspada aspek legalitas, efeknya meluas hingga membangun kepercayaan publik terhadapkoperasi. Tantangan geografis di Papua maupun Kalimantan pun ditepis, karena lebih dari22.000 notaris INI siap menjangkau desa terpencil demi memastikan setiap koperasi memilikipijakan hukum yang kuat. Keterlibatan notaris dalam proses pendirian koperasi Merah Putihmenegaskan bahwa reformasi kelembagaan desa harus diawali dari kepastian hukum.
Selain legalitas, pembiayaan menjadi kunci keberlanjutan koperasi desa. BRI sebagai mitrastrategis menyambut baik inisiatif tersebut. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskanbahwa bank telah merancang skema pembiayaan inklusif berbasis omzet usaha, sehinggasesuai untuk kategori skala kecil, menengah, maupun besar. Namun, ia juga mengakui bahwakapasitas manajerial dan transparansi pencatatan keuangan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, BRI akan memanfaatkan Rumah BUMN dan Desa BRILiaN sebagaiinkubator bisnis, membekali pengurus koperasi dengan keterampilan pembukuan dan tatakelola profesional.
Lebih dari itu, Hery menekankan peluang bisnis lokal yang dapat dipacu melalui koperasi. Produk kerajinan atau komoditas spesifik desa, misalnya, dapat dijembatani ke pasar eksporlewat business matching facilitation oleh BRI. Untuk mendukung inklusi keuangan, BRI memaksimalkan layanan AgenBRILink—yang kini tersebar lebih dari 1,2 juta titik—sebagaisarana transaksi tunai, top-up, pembayaran tagihan, dan cicilan di tingkat desa. KehadiranAgenBRILink diharapkan menurunkan biaya transaksi dan mendekatkan layanan perbankankepada anggota koperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menyoroti peran koperasi dalammelindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman online ilegal maupun rentenir. Zulkiflimeminta BRI dan lembaga keuangan lain memanfaatkan jaringan AgenBRILink untukmembantu anggotanya mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tepat sasaran. Menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa akan memperkuatekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembentukan 80.081 Koperasi Merah Putih membuka peluang kolaborasi massif antar pelakuusaha mikro. Koperasi dapat menjadi wadah agregasi permintaan bahan baku, negosiasiharga, dan pemasaran bersama—sehingga skala ekonominya naik. Dengan manajemenkeuangan yang baik dan akses modal yang memadai, UMKM desa akan lebih mampubersaing di pasar regional maupun nasional.
Koperasi mencerminkan prinsip solidaritas dan kolektif yang diutarakan oleh ekonomipluralis. Keberhasilan kelompok dalam mengelola sumber daya bersama bergantung padaaturan yang jelas, mekanisme pengawasan, dan partisipasi anggota. Koperasi Merah Putih, dengan akta pendirian resmi dan tata kelola yang diperkuat notaris, menyediakan platformbagi anggota desa untuk bersama-sama mengelola modal, berbagi risiko, danmengoptimalkan sumber daya lokal—prinsip yang sama dengan “common pool resource” yang dikelola secara adil untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, dari perspektif ekonomi institusional, upaya pemerintah mengintegrasikankoperasi ke dalam sistem keuangan formal melalui BRI dan regulasi Kemenkumhammemperkuat fungsi institusi sebagai “rules of the game” yang mengurangi biaya transaksidan ketidakpastian ekonomi. Dengan adanya akses ke pembiayaan KUR, pendampinganmanajerial, dan infrastruktur AgenBRILink, koperasi menginternalisasi eksternalitas positifseperti peningkatan keterampilan dan pertumbuhan pasar lokal. Hal ini sejalan dalammendorong inovasi dan produktivitas ekonomi jangka panjang.
Peresmian Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar seremoni. Ia menjadi tonggaktransformasi ekonomi desa yang selama ini terpinggirkan. Dengan pijakan hukum kuat, skema pembiayaan inklusif, dukungan teknologi, dan literasi kapasitas pengurus, koperasidiharapkan tumbuh sebagai motor penggerak kesejahteraan desa. Kita, sebagai pegiatUMKM, mendukung penuh langkah pemerintah ini, karena koperasi yang sehat akanmemperkuat fondasi ekonomi bangsa—mewujudkan kemerdekaan sejati bagi seluruh rakyatIndonesia.
*) Penulis merupakan Pegiat UMKM