Gubernur DIY Dilantik, Pedagang Teras Malioboro 2 Minta Kejelasan Rencana Relokasi Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Momentum pengangkatan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut disikapi oleh pedagang Teras Malioboro (TM) 2.

Hal itu dikarenakan pedagang merasa was-was akan pengusiran kembali terhadap mereka yang kerap disebut pedagang kaki lima yang menempati TM 2 sementara.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang (FKP) Teras Malioboro (TM) 2, Supriyati menyebutkan bahwa dirinya telah mencari informasi terkait wacana relokasi. Namun, dia justru dilempar dari satu instansi ke instansi lain. 

“Mau akses tanya juga ke siapa bingung. Sulit mau akses. Pedagang hanya bisa nrimo dipontang-pantingke [menerima dilempar sana-sini],” ujarnya dihubungi wartawan Selasa 11 Oktober 2022.

“Entah, gambarannya aja kami nggak bisa tahu direlokasi lagi di mana, kapan dan seperti apa,” keluhnya.

Kini, Supiyanti hanya mampu berharap, ada kejelasan pada nasib dan pedagang lain di TM 2. Dalam momentum pelantikan kembali Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. 

“Semoga para pemimpin segera sadar ya. Supaya ketika membuat kebijakan, benar untuk kepentingan rakyat. Benar-benar memikirkan rakyat. Bukan cuma segelintir individu tertentu,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DIY mulai melakukan perencanaan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Termasuk salah satunya pembebasan lahan untuk relokasi pedagang di TM 2. Sebab, JPG bakal dibangun di lahan itu.

Sekprov DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, JPG akan berdiri di lahan yang ditempati TM 2 dan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. 

“Tapi pembangunan fisiknya belum dalam waktu dekat ini. Kemungkinan baru akan dimulai setelah 2024,” ucapnya.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Pentingnya Kolaborasi Pentahelix untuk Desa

Oleh : Nancy Dora Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnyaanak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadappembangunan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kelembagaan lokal. Karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatanpentahelix.Konsep pentahelix menempatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakatsebagai unsur utama yang saling bersinergi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Dalam konteks MBG, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat cakupan program yang besar, melibatkan jutaan penerima manfaat dan ribuan desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan yang efektif memerlukan dukungan lintas sektor agar manfaat yang dihasilkan dapatdirasakan secara merata.Dukungan sepuluh asosiasi desa terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putihmenunjukkan bahwa pemerintah desa memandang program tersebut sebagai peluang besar bagipeningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan desa bukan hanya sebagai lokasipelaksanaan program, melainkan sebagai pelaku utama yang menjalankan rantai ekonomi di tingkat lokal. Desa dapat menjadi produsen bahan pangan, pengelola distribusi, hingga penyediatenaga kerja yang dibutuhkan dalam operasional program.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa MBG berpotensi melahirkan berbagai desa tematik berdasarkan komoditas unggulan lokal seperti desajagung, desa melon, desa beras, desa ikan nila, hingga sentra peternakan ayam petelur. Menurutnya, keterlibatan Badan Usaha Milik Desa sebagai mitra Badan Gizi Nasional akanmemperkuat ekonomi lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan.Konsep desa tematik tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirianekonomi desa. Selama ini, banyak desa hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dengannilai tambah yang terbatas. Melalui MBG, komoditas lokal memperoleh pasar yang jelas danberkelanjutan sehingga petani, peternak, dan pelaku usaha desa memperoleh kepastian usaha. Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar sekaligus meningkatkanpendapatan masyarakat.Selain itu, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di desa juga memberikan dampak sosialyang signifikan. Setiap unit pelayanan diperkirakan mampu menyerap puluhan tenaga kerjalokal. Kesempatan kerja tersebut sangat penting dalam mengurangi pengangguran di pedesaan, terutama bagi generasi muda yang selama ini cenderung berpindah ke kota karena terbatasnyalapangan pekerjaan di daerah asal.Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa program MBG memiliki dampak pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dana yang mengalir ke daerah akan mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan aktivitasekonomi baru di tingkat akar rumput. Ia juga optimistis bahwa pelaksanaan program akansemakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring dengan berbagaipenyempurnaan yang dilakukan pemerintah.Pandangan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan semata program bantuan sosial, melainkaninstrumen pembangunan ekonomi yang memiliki efek berantai. Ketika anggaran pemerintahmasuk ke desa melalui pembelian bahan pangan, pembayaran tenaga kerja, dan operasionallayanan gizi, maka daya beli masyarakat meningkat. Aktivitas ekonomi desa pun bergerak lebihdinamis.Namun demikian, pelaksanaan program berskala besar tentu tidak terlepas dari berbagaitantangan. Distribusi, kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, pengawasan, danefisiensi anggaran menjadi sejumlah aspek yang harus terus diperbaiki. Kritik dan masukan yang konstruktif perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagaialasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan mulia.Di sinilah pentingnya kolaborasi pentahelix. Pemerintah bertugas menyusun regulasi danmemastikan keberlanjutan program. Akademisi dapat memberikan kajian dan evaluasi berbasisdata. Dunia usaha mendukung rantai pasok dan investasi. Media berperan menyebarkaninformasi yang objektif dan edukatif. Sementara masyarakat menjadi pelaksana sekaliguspengawas di tingkat akar rumput.Media massa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi mengenai MBG. Penyampaian informasi yang berimbang dapat mencegah munculnya disinformasi danmemperkuat kepercayaan publik terhadap program. Di sisi lain, media juga dapat menjadisaluran aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dandiperbaiki.Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsadalam menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi. Desa harus ditempatkan sebagai pusatpembangunan yang mampu menghasilkan pangan, menciptakan lapangan kerja, danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pentahelix menjadi fondasi penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaatnyata.MBG pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Program inimembangun generasi yang sehat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa. Dengandukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini