Gubernur DIY Dilantik, Pedagang Teras Malioboro 2 Minta Kejelasan Rencana Relokasi Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Momentum pengangkatan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut disikapi oleh pedagang Teras Malioboro (TM) 2.

Hal itu dikarenakan pedagang merasa was-was akan pengusiran kembali terhadap mereka yang kerap disebut pedagang kaki lima yang menempati TM 2 sementara.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang (FKP) Teras Malioboro (TM) 2, Supriyati menyebutkan bahwa dirinya telah mencari informasi terkait wacana relokasi. Namun, dia justru dilempar dari satu instansi ke instansi lain. 

“Mau akses tanya juga ke siapa bingung. Sulit mau akses. Pedagang hanya bisa nrimo dipontang-pantingke [menerima dilempar sana-sini],” ujarnya dihubungi wartawan Selasa 11 Oktober 2022.

“Entah, gambarannya aja kami nggak bisa tahu direlokasi lagi di mana, kapan dan seperti apa,” keluhnya.

Kini, Supiyanti hanya mampu berharap, ada kejelasan pada nasib dan pedagang lain di TM 2. Dalam momentum pelantikan kembali Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. 

“Semoga para pemimpin segera sadar ya. Supaya ketika membuat kebijakan, benar untuk kepentingan rakyat. Benar-benar memikirkan rakyat. Bukan cuma segelintir individu tertentu,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DIY mulai melakukan perencanaan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Termasuk salah satunya pembebasan lahan untuk relokasi pedagang di TM 2. Sebab, JPG bakal dibangun di lahan itu.

Sekprov DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, JPG akan berdiri di lahan yang ditempati TM 2 dan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. 

“Tapi pembangunan fisiknya belum dalam waktu dekat ini. Kemungkinan baru akan dimulai setelah 2024,” ucapnya.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Akselerasi Pembangunan Papua untuk Keadilan yang Merata

Oleh: Andreas Wakerkwa)*Upaya akselerasi pembangunan di Papua terus menjadi prioritas strategispemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), pembangunan di wilayah Papua tidak lagi dipandang semata sebagai proyek infrastruktur, melainkansebagai langkah komprehensif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakatsebagai pusat pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan diharapkanmampu menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua (Lempeng Papua), Pastor Catto Y. Mauri, S.Th., mengatakan bahwa PSN merupakan fondasi penting dalammendorong transformasi pembangunan di Papua. Ia memandang bahwapembangunan yang tengah berlangsung bukan sekadar pembangunan fisik sepertijalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya, melainkan bagian dari upaya besaruntuk membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat daya saingmasyarakat Papua di berbagai sektor.Menurutnya, pembangunan yang inklusif harus melibatkan partisipasi aktif seluruhelemen masyarakat. Oleh karena itu, dukungan kolektif menjadi kunci keberhasilanimplementasi PSN di Papua. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal diyakini mampu mempercepat tercapainya tujuanpembangunan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanyamenjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalammenentukan arah dan keberhasilan program.Lebih lanjut,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini